M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono merespons atas dua proyek migas terbentur lahan sawah dilindugi (LSD). Skema dengan mengajukan lahan pengganti di sekitar atau dekat proyek.
Menjadi atensi agar persentase areal pertanian LDS di daerah tidak berkurang. Menanti pengajuan, agar Pemkab Bojonegoro dan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat segera bertindak.
‘’Kami mengajukan penggantiannya ke pemerintah pusat. Skemanya sesuai regulasi. Berharap (pergantian LSD, red) di daerah situ saja. Kami ingin menambah lahan baku sawah,” tutur Bupati Setyo Wahono usai rapat paripurna di gedung DPRD Bojonegoro, Selasa (7/7/2026).
Bupati Wahono menegaskan, pemkab setempat berkomitmen mendukung proyek eksploitasi migas di daerah.
‘’Harapannya segera selesai pengajuannya dari pemkab dan BPN,’’ tutur bupati asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo tersebut.
Rencana lahan dari LSD sebanyak 0,6 hektare di proyek eksploitasi migas Lapangan Kedung Keris West. Lapangan ini turut Desa Sukoharjo dan Leran, Kecamatan Kalitidu.
Sedangkan, untuk LSD di proyek Lapangan Banyu Geni sekitar 3,5 hektare. Lapangan migas ini turut Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru.
Menurut Wahono, datangnya Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Purnawirawan Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Bojonegoro mengharapkan kendala tersebut bisa tuntas.
Terlebih, pemerintah pusat menargetkan lifting migas 150.000 barel per hari di Lapangan Kedung Keris.
‘’Diharapkan pada tahun 2028 itu sudah bisa lifting,” tutur adik kandung Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Praktikno tersebut.
DPRD Ingatkan agar Melibatkan Warga Sekitar
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, meski wewenang di pemerintah pusat, dua proyek migas tersebut harus melibatkan masyarakat sekitar. Termasuk menggandeng pemkab setempat.
Lasuri mengingatkan, apabila terjadi gejolak di akar rumput, yang menjadi pemadam kebakaran di garis depan adalah pemerintah desa (pemdes) dan pemkab.
‘’Saya pikir pemerintah pusat harus tetap mengakomodir apapun yang menjadi masukan-masukan pemkab dan pemdes,” tutur ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Lasuri berharap, penambahan proyek eksploitasi migas di dua lokasi tersebut bisa berdampak bertambahnya dana bagi hasil (DBH) migas. Menjadi pendapatan untuk daerah tahun-tahun mendatang. (man/kza)
