M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Bantuan 1000 buku yang seharusnya terdistribusi tahun ini, kemungkinan besar gagal. Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendapat pemangkasan.
Perpustakaan desa (perpusdes) dan taman baca masyarakat (TBM) jadi cemas. Mereka awalnya menanti bantuan 1000 buku tersebut untuk menggerakkan literasi.
Sementara, Pemkab Bojonegoro belum bisa mengintervensi, terbentur regulasi terkait anggaran. Bahkan, anggaran pemerintah desa (pemdes) pun tidak bisa mengaver, karena efisiensi. APBDes rerata fokus pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Padahal, saat pemangkasan anggaan literasi itu, ternyata geliat baca di desa-desa sedang tumbuh. Salah satunya di Desa Beji, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. Anak-anak mulai bergiat literasi, meski keterbatasan buku bacaaan.
‘’Desa Beji ingin membuat perpusdes. Mereka kesulitan mendapat hibah buku, karena tahun ini bantuan buku dari perpusnas mandek,” tutur Sekretaris Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) Bojonegoro Imron Nasir, Jumat (24/7/2026).
Imron mengungkapkan, pada akhir 2025 terdapat 10 TBM mengajukan bantuan buku dari perpusnas. Rencananya, terdistribusi tahun ini. Jumlahnya 1000 buku.
Pengajuan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Bojonegoro. Namun, karena adanya pemangkasan anggaran, harapan tersebut harus pupus.
“Kemungkinan besar 10 TBM tidak jadi mendapat bantuan buku,” tutur pegiat Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Bojonegoro tersebut.
Taman Baca Masyarakat Jadi Penggerak Literasi di Desa
Menurut Imron, 10 TBM tersebut tersebar di beberapa kecamatan. Seperti Dander, Balen, dan ada yang jauh dari perkotaan. TBM tersebut mampu menjadi penggerak literasi di daerah masing-masing. Bantuan buku seharusnya untuk menambah daya tarik anak-anak untuk membaca.
Imron menambahkan, anggaran desa fokus untuk pembangunan KDKMP juga berimbas pada geliat, koleksi buku di perpusdes. Pemdes tidak bisa mengintervensi, meski sebelum efisiensi beberapa perpusdes sudah berdiri tidak begitu diopeni.
“Apalagi sekarang ada efisiensi, malah tambah parah,” tutur pegiat literasi tinggal di Kecamatan Malo tersebut.
Sementara itu, Kepala Disperpusip Bojonegoro Erick Firdaus membenarkan, jika tahun lalu memfasilitasi sejumlah TBM untuk mendapatkan 1000 hibah buku dari perpusnas.
Namun, ada tanda-tanda pemangkasan anggaran. Dan, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Karena pemerintah pusat mempunyai program yang lebih prioritas,” katanya.
Erick mengungkapkan, tahun ini disperpusip tidak ada program hibah buku. Sehingga tidak bisa mengintervensi kebutuhan perpusdes dan TBM. Jika dipaksakan akan menabrak regulasi.
“Anggaran disperpusip berupa belanja modal, buku jadi aset daerah. Skema anggaran bukan berbentuk hibah,” tutur mantana kepala dinas PU sumber daya air tersebut.
Meski begitu, disperpusip masih bisa mengupayakan untuk merotasi koleksi bukunya di beberapa lokasi. Bergantian, dari lokasi ke lokasi yang berbeda.
“Yang sudah berjalan me-rolling buku ada di pesantren maupun di instansi pendidikan lainnya,” tutupnya. (man/kza)
