DPRD Minta Kaji Ulang Usulan Kawasan Industri di Sugihwaras, Kedungadem, dan Temayang

19/11/2026
PABRIK PADAT KARYA: Para pekerja salah satu industri rokok di Bojonegoro saat pulang kerja, beberapa waktu lalu. (Foto: Yusab Alfa Ziqin/Bojonegoro Raya).

BOJONEGORORAYA – Klausul tiga kecamatan di Bojonegoro, yang diajukan sebagai kawasan industri perlu dikaji ulang. Perlu telaah lagi hingga riset.

Sebab, tiga kecamatan yakni Sugihwaras, Kedungadem, dan Temayang, dinilai belum strategis. Mengingat kawasan tersebut belum memadai untuk peruntukan industri.

Klausul tiga kecamatan tersebut meruncing saat DPRD Bojonegoro bersama pemkab membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK).

“Otomatis pertimbangannya jalur logistik. Jika ditaruh di tiga kecamatan tersebut (Kedungadem, Sugihwaras, Temayang) biaya logistik akan membengkak,” ketua Pansus IV DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi, Rabu (18/11/2026).

Pansus IV DPRD lagi kurasi raperda RPIK. Pansus menilai ploting kawasan tersebut kurang memadai. Sehingga perlu perombakan.

Saran pansus, seharusnya kawasan RPIK membangun keterhubungan dan potensi rantai pasok. Supaya bisa menarik investor tanamkan modal.

Menurut Sally, pembangunan kawasan industri di daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah. Perlu melibatkan pihak swasta sebagai investor.

RPIK nantinya akan menjadi daya tawar untuk promosi. Membuka keran investasi.

BAHAS RAPERDA: Ketua Pansus DPRD Sally Atyasasmi sekaligus ketua Komisi B DPRD. Komisi B meminta pemkab menelaah ulang rencana titik kawasan industri. (Foto: Lukman Hakim / Bojonegoro Raya)

Idealnya Jalur Perlintasan Kendaraan Besar

Sally mengatakan, usulan lokasi harus ada infrastruktur pendukung. Misalnya, jalur menjadi perlintasan kendaraan truk besar atau tronton.

Atau, kawasan berada di titik jalan tol. Akses mudah terjangkau dan dekat dengan jalur distribusi.

DPRD, menurut Sally, meminta dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker) perlu memotret potensi rantai pasok untuk perusahaan besar yang digeret ke Bojonegoro.

“Melibatkan produksi lokal. Misalkan hasil telur Gayatri perlu diprotret, sebab selama ini tata niaganya belum teratur,” tutur politiku Gerindra tersebut.

Pansus, menuerut Sally, meminta peta pemilihan tempat perlu sinkronisasi dengan jalur logistik. Integrasi antara industri besar, menengah, dan kecil. Harus ada keterhubungan.

Nantinya, ketika ada industri besar tanam modal, para UMKM bisa turut naik kelas. Merasakan efek positifnya.

Baca Juga :  Catatkan Sejarah, Perdana Ikut Porprov, Atlet Menembak Bojonegoro Raih Emas
BUTUH SINKRON: Kepala Disperinaker Mahmudi memastikan, lembaganya akan mengajak dinas PU bina marga dan PTSP terkait membahas kawasan industri. Termasuk sinkron dengan perda RTRW. (Foto: Lukman Hakim / Bojonegoro Raya).

Disperinaker: Kawasan Industri Perlu Selaras dengan RTRW

Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi mengatakan, tiga kawasan peruntukan industri masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Saran dari pansus DPRD, menurut Mahmudi, akan ada tindak lanjut. Sekaligus sinkronisasi dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

“Masih ada pembahasan, karena perlu disinkronkan,” tutur lelaki pernah menjabat kepala Bakesbangpol.

Mahmudi mengatakan, penentuan kawasan industri perlu melihat kondisi terkini. Misalkan dari sisi kehutanan dan lahan sawah dilindungi (LSD).

Pada pembahasan ke depan, akan mengajak dinas pekerjaan umum (PU) bina marga dan dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Nanti akan kami ketemukan dengan tim pansus. Agar mendapat konsep yang ideal untuk raperda RPIK ke depan,” tutur pejabat pernah bertugas di dinas lingkungan hidup (DLH) tersebut.

SERIUS: Jajaran komisi B DPRD bersama disperinaker dan pemkab saat membahas raperda RPIK atau kawasan industri. (Foto: Lukman Hakim / Bojonegoro Raya).

Perda RTRW, menurut Mahmudi, masih tahap revisi oleh dinas PU bina marga. Sehingga, butuh waktu untuk sinkronisasi.

Upaya ini agar rancangan penetapan kawasan industri mampu menjadi daya tarik investasi Bojonegoro ke depan.

“Kami perlu tahu berbagai pertimbangan. Harus seiring sejalan, jangan sampai tidak sinkron antara RPIK dengan RTRW,” tutupnya. (man/kza)