BOJONEGORORAYA — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2025 tidak seluruhnya terpakai.
Hingga tutup tahun anggaran 2025, APBD Bojonegoro senilai Rp 7,8 triliun itu hanya terpakai sekitar Rp 6,3 triliun. Tersisa sekitar Rp 1,5 triliun.
Pemkab Bojonegoro menilai, hal tersebut sudah bagus. Sebab, target pemakaian atau penyerapan APBD 2025 hanya dipasang 80 persen.
Jika dikalkulasi, penyerapan APBD Bojonegoro 2025 sebesar Rp 6,3 triliun itu ada di angka 79,9 persen. Nyaris mencapai target 80 persen.
Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo.
Pejabat akrab disapa Anie itu menjelaskan, secara umum seluruh sektor belanja telah melampaui 50 persen dari pagu anggaran.
Belanja pegawai terealisasi Rp 1,7 triliun dari pagu Rp 2,2 triliun. Sementara, belanja barang dan jasa terserap Rp 1,31 triliun dari pagu Rp 1,6 triliun.
Selain itu, belanja hibah terealisasi Rp 272 miliar dari pagu Rp 326 miliar. Belanja bansos Rp 114 miliar dari total pagu Rp 170 miliar.
”Rata-rata, serapan belanja sudah di atas 50 persen,” jelasnya.
Diketahui, salah satu pemicu tidak optimalnya penyerapan APBD Bojonegoro 2025 ialah banyak proyek infrastruktur gagal tuntas sebelum tutup 2025.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bojonegoro tidak bisa melakukan pembayaran 100 persen melalui APBD 2025.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengapresiasi capaian serapan APBD Bojonegoro 2025 yang hampir menyentuh target.
Namun, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti besarnya sisa APBD Bojonegoro 2025 senilai Rp 1,5 triliun.
Menurut dia, sisa duit Rp 1,5 triliun tersebut akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Masuk komponen APBD tahun ini.
”Kami berharap penyerapan APBD tahun ini lebih optimal. Program-program direalisasikan lebih awal,” pungkasnya. (sab/kza)

