Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA — Setelah sempat dipersoalkan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 ditetapkan.
DPRD Bojonegoro dan Pemkab Bojonegoro menetapkan regulasi itu dalam rapat paripurna di DPRD Bojonegoro, Rabu (26/11/2025) jelang tengah malam.
Dalam perda itu, APBD 2026 Bojonegoro diputuskan sebesar Rp 6,5 triliun. Turun sekitar Rp 2 triliun dari tahun ini. Imbas kebijakan fiskal nasional.
APBD 2026 senilai Rp 6,5 triliun dimaksud mencakup Pendapatan Rp 4,5 triliun, Belanja Rp 5,9 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan Rp 1,9 triliun.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memastikan, isi Perda APBD 2026 selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana RKPD 2026.
“Menjawab kebutuhan pembangunan yang prioritas. Terutama layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Total, kata Bupati Wahono, ada sembilan program prioritas dalam APBD 2026 itu. Mulai peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Hingga reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, tata kota dan lingkungan, dan konektivitas wilayah.
“Juga penguatan sektor wisata, olahraga, dan budaya,” imbuh Bupati Bojonegoro sejak Februari 2025 itu.
Bupati Wahono berharap, isi Perda APBD 2026 bisa direalisasikan secara tepat. Sesuai prinsip tata kelola pemerintahan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Bisa mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkasnya. (sab/kza)
