BOJONEGORORAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemkab pada Rabu (28/10/2026).
Rapat agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Abdulloh Umar membuka rapat. Mempersilakan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan jawaban. Saat itu, Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah yang mewakilinya. Bupati ada agenda luar kota.
Wabup Nurul Azizah menuju mimbar. Anggota DPRD yang hadir dalam paripurna duduk khidmat. Mendengar jawaban.
Nurul Azizah mengapresiasi berbagai pandangan dan saran seluruh fraksi DPRD. Menjadi masukan penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran daerah dalam satu tahun mendatang.
Wabup Nurul Azizah menegaskan, meski terdapat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, anggaran harus mampu menjaga kualitas pelayanan publik.
Menggerakkan perekonomian. Memperkuat pembangunan desa. Serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tantangan fiskal mengharuskan untuk menyusun anggaran secara cermat, realistis, terukur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.


Ketua DPRD: Perkuat Koordinasi agar Penyusunan APBD Tepat
Ketua DPRD Abdulloh Umar mengatakan, jawaban bupati pada rapat kali ini bakal dibawa ke meja badan anggaran (banggar) DPRD. Menjadi bahan pembahasan lanjutan tingkat komisi.
Tahapan tersebut untuk mendalami catatan fraksi. Memperoleh klarifikasi dari perangkat daerah sebelum memasuki proses penetapan Raperda APBD 2027.
“Setelah penyampaian jawaban bupati dalam rapat ini, akan membahas lebih detail bersama banggar,” tutur Umar.
Umar melanjutkan, termasuk yang menjadi pertanyaan fraksi Golkar, terkait target pasti pemkab terhadap APBD 2027 yang diproyeksikan Rp 5,086 triliun.
Ketua DPRD mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja sama agar proses penyusunan anggaran 2027 tepat. APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. (*/man)

