M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA — Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) menduga ada kelebihan bayar dalam pengadaan lahan Rumah Sakit (RS) Onkologi beberapa tahun lalu.
Rabu (18/2/2026) siang, Komisi A dan C DPRD Bojonegoro memfasilitasi audiensi perihal tudingan itu di salah satu ruang gedung DPRD setempat. Dihadiri para pihak terkait.
Dalam audiensi, perwakilan LSM menyebut ada gap harga pasar dan nilai yang dibayar Pemkab Bojonegoro untuk pengadaan lahan RS Onkologi. Sehingga, terjadilah kelebihan bayar.
Perwakilan LSM juga curiga terhadap kompetensi dan independensi kantor jasa penilai publik (KJPP) yang digandeng Pemkab Bojonegoro dalam proses apraisal lahan RS Onkologi.
Menjawab tudingan itu, Kepala Dinkes Bojonegoro Ninik Susmiati menegaskan, pengadaan lahan RS Onkologi sudah sesuai regulasi. Mematuhi aneka ketentuan berlaku.
“Tidak ada kelebihan bayar,” tegasnya dalam audiensi itu, Rabu (18/2/2026) siang.
Ninik sapaannya memaparkan, total anggaran terbayarkan ada sekitar Rp 6,45 miliar. Lahan terbeli seluas 6.767 meter persegi (m²). Per m², harga yang disepakati sekitar Rp 950 ribu.
‘’Harga itu hasil negosiasi. Sebelumnya, harga apraisalnya total sekitar Rp 7 miliar. Per m², sekitar Rp 1 juta,’’ ungkapnya.
Eks Direktur RSUD Padangan itu meneruskan, NJOP tanah di sekitar lokasi lahan RS Onkologi memang berkisar Rp 300—400 ribu per m². Namun, ada sebab lain memicu naiknya harga.
Salah satunya, jelas Ninik, pengadaan lahan RS Onkologi tersebut akadnya ganti untung. Sebab, lahan akan digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas publik.
“Intinya, semua sudah dikaji. KJPP juga independen, tidak bisa dipengaruhi. Mereka profesional,” tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, pihaknya percaya pengadaan lahan RS Onkologi berjalan sesuai regulasi dan mematuhi ketentuan berlaku.
Kepercayaan tersebut berdasarkan ragam temuan dan keterangan dari beberapa pihak berbeda. Mulai dinkes, inspektorat, BPKAD, hingga Bagian Hukum Setda Bojonegoro.
‘’Audiensi ini untuk memberikan ruang dan memperjelas polemik yang terjadi,’’ imbuh Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro tersebut. (man/sab)
