M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Pekerja anak rerata berada di sektor nonformal. Salah satunya sektor pertanian. Mereka rentan mengalami eksploitasi. Butuh data pasti dan kolaborasi untuk intervensi mengurai masalah anak di Bojonegoro ini.
Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Bojonegoro Rafiudin Fatoni mengaku telah menyisir sejumlah perusahaan di Bojonegoro. Hasilnya nihil penemuan pekerja usia anak.
“Kami telah sisir. Dan tidak ada temuan di semua perusahaan. Tapi, hasil diskusi tadi temukan ada pekerja anak di sektor nonformal,” katanya dalam Diskusi Reboan Institute Development of Society (Idfos) Bojonegoro, Rabu (29/7/2026).
Diskusi di Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut menemukan beragam persoalaan. Sodorkan strategi dan rekomendasi mengintervensi perlindungan anak.
Fatoni mengatakan, temuan tersebut menjadi catatan untuk intervesi. Salah satu upaya dengan program dan kegiatan. Fokusnya agar anak-anak seharusnya usia belajar tidak tereksploitasi dalam dunia kerja.
‘’Tahun lalu ada program dari pusat, anak-anak tidak sekolah dikumpulkan dalam shelter. Mendapat pembinaan dan dikembalikan untuk sekolah,” jelasnya.
Dinas P3AKB Tangani Kasus Anak Bekerja Diminta Orang Tua
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro Endah Susilorini juga mengaku kerap menemukan pekerja anak di desa.
Rerata di sektor nonformal yakni pertanian. Bahkan ibu atau orang tua yang meminta anak untuk bekerja.
“Kasus yang kami tangani malahan ibu yang meminta anaknya bekerja,” ujarnya.
Endah mengatakan, untuk mengintervensi masalah, pemkab telah menggodok Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengesahan rencana tahun ini dalam rapat paripurna.
Sebagian isinya mengakomodir masalah terkait pekerja anak dan perlindungan hak.
‘’Juga mengatur dunia usaha juga berperan dalam isu pekerja anak,” terang dia.
KPI: Ada Anak Bekerja Sektor Formal
Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himmah masih sangsi terhadap data pekerja anak hanya di sektor nonformal.
Sebab, pernah ia jumpai usia remaja yang bekerja sebagai pemandu karaoke atau LC.
“Kalau pemerintah punya kemauan kemungkinan ada pekerja anak di sektor formal,” ujarnya.
Direktur Idfos Bojonegoro Joko Hadi Purnomo membeberkan tujuan diskusi lintas sektoral untuk membangun kesadaran kritis terhadap isu pekerja anak.
‘’Membangun komitmen kolaboratif yang solid, mewujudkan ekosistem daerah ramah anak,” ungkapnya.
Joko menambahkan, hasil diskusi akan merumuskan menjadi naskah rekomendasi kebijakan. Mendorong percepatan penyusunan draf rencana aksi daerah penghapusan pekerja anak. Rekomendasi kepada Pemkab Bojonegoro. (man/kza)
