Wabup Nurul Azizah Pastikan Pemkab Bojonegoro Butuh Masukan dan Kritikan dari ICMI

BOJONEGORORAYA – ‘’Sejak menjadi ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)  Bojonegoro, sekarang Pak Ayik (sebutan Arief Januwarso) kopyahan terus,’’ celetuk Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah.

Seketika para peserta tertawa. Tersenyum. Begitu pun Arief Januwarso terkekeh. Ketua ICMI Orda Bojonegoro saat acara memakai kopyah hitam dengan celana jins. Wabup Nurul Azizah hadir dalam Rapat Kerja ICMI Orda Bojonegoro di Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), Rabu (16/9/2026).

Wabup Nurul Azizah dalam sambutannya sekitar 15 menit memastikan, memberi ruang terbuka untuk para cendekiawan memberi masukan kepada pemerintah daerah. Butuh masukan dan ide pemikiran dalam penyusunan anggaran.

Sebagai birokrat, Nurul Azizah juga menghargai kritikan. Tentu, kritikan cerdas dengan adanya solusi untuk kemajuan Pemkab Bojonegoro. Kolaborasi dalam membangun Bojonegoro menjadi tujuan bersama.

‘’Kami butuh masukan dari semua cendekiawan dan tokoh masyarakat,’’ tutur Nurul Azizah dengan memakai selendang khas warga Samin.

Bu Nurul sapaannya optimistis ICMI dan cendekiawan lainnya terus memberi kontribusi pemikiran dalam penyusunan anggaran. Sehingga, desain anggaran berbasis kerakyatan.

Termasuk, menurut Bu Nurul, cendekiawan bisa memberi masukan dan kritik terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Mengajak bersama bisa melihat program OPD terkait. Kalau bagus bisa menguatkan program OPD tersebut. Namun, apabila ada kekurangan, bisa memberi kritikan. Tentu, kritikan adanya gagasan solusi.

‘’Terima kasih, pemikiran dari cendekiawan, ICMI, dan tokoh masyarakat bisa memberi kontribusi pemkab,’’ tutur perempuan pernah menjabat sekretaris daerah tersebut.

Butuh Masukan Penyusunan Anggaran

Dalam sambutannya, Wabup Nurul Azizah menjabarkan postur APBD Bojonegoro saat ini. Hingga kondisi fiskal tahun depan.

Serta, me-review kondisi fiskal Bojonegoro pada 2022 hingga 2024 saat Bojonegoro masih “kaya”. Saat itu, APBD Bojonegoro menyentuh Rp 8 triliun. Angka jumbo bagi pemerintah daerah berstatus kabupaten.

Tentu, berbeda dengan kondisi fiskal saat ini dengan APBD sebesar Rp 6,4 triliun. Bahkan, tren APBD menurun juga bakal terjadi pada tahun depan atau 2027.

Seiring, prognosa dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan juga mengalami penurunan. Prognosa DBH tren turun dari tahun ke tahun.

‘’Sesuai rankir (rencana akhir), APBD 2027 angkanya kembali berkurang (menurun). APBD sekitar Rp 5,2 triliun,’’ jelasnya.

Prognosa APBD 2027 sekitar Rp 5,2 triliun itu pun di dalamnya ada dana abadi (pendidikan) Rp 200 miliar. Serta, BLUD (badan layanan umum daerah) pengelolaan lima RSUD di Bojonegoro, sekitar Rp 560 miliar.

‘’Belum lagi belanja pegawai mencapai Rp 2 triliun,’’ bebernya.

Postur APBD tersebut berbeda jauh dengan kondisi fiskal pada 2022. Misalnya, pada 2022 anggaran belanja pegawai Rp 1,4 triliun. Sedangkan, saat ini anggaran belanja daerah menembus Rp 2 triliun. Ada kenaikan drastis Rp 600 miliar.

‘’Kenapa naik? Karena ada pengangkatan 4.001 PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),’’ tutur Bu Nurul.

ICMI Punya Peran Strategis Bantu Pemerintah Daerah

Sementara, itu ICMI Orda Bojonegoro juga menggelar pelatihan police brief. Langkah ke depan ICMI mentradisikan cendekiawan melahirkan gagasan, kreasi, hingga kebijakan.

Ketua Dewan Pakar ICMI Orda Bojonegoro Sri Budi Cantika Yuli mengapresiasi komposisi pengurus. Terasa berwarna. Pengurus ICMI Bojonegoro mulai akademisi, peneliti, intelektual, profesional, birokrat, dan pengusaha.

Cantika menyebut, sejumlah isu strategis. Misalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Serta, pengembangan UMKM dan sertifikasi halal. Digitalisasi, lingkungan, ketahanan pangan, dan isu kesehatan.

Ketua ICMI Orda Bojonegoro Arief Januwarso mengatakan, pentingnya kolaborasi lini sektor. ICMI tidak bisa bergerak sendiri. Sehingga, perlunya sinergi program kerja ICMI dengan pemkab, kampus, organisasi profesi, hingga media massa.

Menurut dia, pelatihan police brief ini menjadi penguatan karakter tujuh divisi ICMI setempat. Tidak hanya sekadar menjalankan program, tetapi tujuh divisi ini bisa mengidentifikasi persoalan. Merumuskan kebijakan.

Pengurus ICMI Jalani Pelatihan Police Brief

Pelatihan police brief ini begitu berkesan. Mendatangkan Andriyanto. Sosok akademisi dan birokrat. Pernah menjabat Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan 2023-2024. Serta, pada 2022 menjabat Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek.

Andriyanto mengatakan, pemerintah daerah berhadapan dengan tantangan global. Berdampak kepada lokal. Mulai instabilitas ekonomi, ketimpangan sosial, hingga perubagan iklim.

Sehingga, menurut Adriyanto, kebijakan publik seharusnya tepat sasaran. Serta, responsif terhadap perubahan. Serta, berorientasi hasil nyata.

ICMI, menurut Adriyanto, memiliki peran strategis sebagai knowledge intermediary. Serta, mengolah data menjadi rekomendasi. Dan, ICMI berperan jadi penghubung riset dan pembuat kebijakan.

‘’Kebijakan harus relevan dengan agenda pembangunan,’’ tutur CEO Adriyanto Law Firm and Partner. (kza)