Tim Redaksi
BOJONEGORORAYA – Panen raya padi baru-baru ini berlangsung di sejumlah wilayah di Bojonegoro. Hanya, masih ada keluhan para petani terkait penyerapan gabah.
Persisnya, para petani Bojonegoro mengeluh harga gabah rendah. Rp 5.100-5.300 per kilogram (kg). Tidak sepadan dengan biaya produksi. Para petani merugi.
Merespon keluhan itu, Pemkab Bojonegoro menyiapkan tim satuan tugas (satgas) untuk mengawal agar harga gabah layak. Sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengadakan pertemuan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Bojonegoro.
Pertemuan tersebut terjadi di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Kamis (10/4/2025). Turut hadir Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim.
Dalam pertemuan, Wahono mengajak Bulog Bojonegoro lebih optimal menyerap gabah petani Bojonegoro. Agar, gabah dibeli sesuai HPP yakni Rp 6.500 per kg.
“Kita harus memastikan gabah dibeli dengan harga layak. Sesuai HPP,” tuturnya, Kamis (10/4/2025).
Pemkab Bojonegoro, kata Wahono, tidak akan berpangku tangan. Bakal ikut membantu Bulog Bojonegoro dalam menyerap gabah petani Bojonegoro.
View this post on Instagram
Salah satunya, Pemkab Bojonegoro akan menyediakan gudang dan penggilimgan gabah tambahan untuk dipakai Bulog Bojonegoro.
Agar, Bulog Bojonegoro tidak kuwalahan dalam menyimpan dan mengolah gabah petani Bojonegoro. Jika, gabah yang diserap jumlahnya kelewat banyak.
Akhir pekan ini, lanjut Wahono, akan ada panen padi di sawah seluas 12.000 hektare. Gudang Bulog Bojonegoro mungkin tidak cukup menampung.
“Maka dari itu, Pemkab Bojonegoro berinisiatif menyediakan gudang dan penggilingan tambahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja menyampaikan terima kasih atas atensi dan inisiasi Pemkab Bojonegoro untuk pihaknya.
Lebih dari itu, Ferdian menyebut, Bulog Bojonegoro siap menyerap gabah petani Bojonegoro dengan harga layak sesuai HPP yaitu Rp 6.500 per kg.
“Kami berkomitmen membeli gabah petani Bojonegoro dengan harga sesuai HPP. Ini memang arahan pemerintah,” ujarnya. (sab/kza)
