Khorij Zaenal Assrori
Oleh: Yazid Mar’i
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro
______________________
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo Subiyanto. Makan siang gratis. Realisasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.
Sasaran penerima manfaat program MBG ini siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK. Serta, ibu hamil dan menyusui.
Target pencapaian MBG bagi siswa dan santri, bertujuan mengatasi kelaparan akut dan kronis. Serta, meningkatkan pertumbuhan berat badan sebesar 0,37 kilogram (kg) per tahun. Tinggi badan sebesar 0,54 cm per tahun.
Program ini menargetkan peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah hingga 10 persen. Serta, penambahan rata-rata kehadiran siswa sebanyak 4 hingga 7 hari per tahun.
Upaya ini mencakup pengurangan ketimpangan gender dengan meningkatkan partisipasi siswa perempuan di sekolah.
Untuk ibu hamil dan balita, program ini menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi di bawah 10 persen dalam 3 sampai 5 tahun.
Diharapkan dapat mengurangi angka kematian balita. Saat ini, mencapai 21 kematian per 1.000 kelahiran. Jangka panjangnya, program ini menetapkan sejumlah pencapaian ambisius bagi Indonesia pada 2045 mendatang.
Diproyeksikan bahwa hanya 0,5 persen sampai 0,8 persen penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia juga menargetkan status tanpa kelaparan dengan nilai Global Hunger Index (GHI) di bawah 10.
Angka stunting diharapkan menurun hingga di bawah 5 persen. Termasuk balita tidak mengalami kekurangan gizi.
Untuk sektor pendidikan, targetnya adalah meningkatkan rata-rata lama belajar penduduk Indonesia menjadi 12 tahun pada 2045.
Anggaran Triliunan, Hindari Keracunan
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program MBG ini jika dioperasikan secara penuh sepanjang tahun, dibutuhkan anggaran hingga Rp 420 triliun.
Pada Juni 2025, pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun guna memastikan keberlanjutan program tersebut.
Melihat besarnya anggaran program ini, tentu sebuah keseriusan pemerintah mesti harus dikawal masyarakat.
Dan, memastikan bahwa anggaran yang ada sesuai dengan tujuan dan target. Serta, harapan pemerintah.
Namun demikian, baru saja berjalan kurang lebih tiga pekan beberapa persoalan muncul di lapangan. Terutama perihal keracunan pasca-santap makanan program MBG, termasuk di beberapa titik di Kabupaten Bojonegoro (Semanding dan Kedungadem).
Sisi lain keluhan di beberapa sekolah di Bojonegoro terutama di beberapa titik Kecamatan Kota, terhadap menu MBG yang jauh dari standardisasi gizi.
Padahal, jauh hari sebelum realisasi program beberapa sekolah telah diidentifikasi perihal standar menu yang layak untuk anak didik.
Serta, teknis di lapangan juga sudah didampingi oleh ahli gizi.
Serta, berbagai prasyarat bagi kelompok masyarakat yang dapat menyerap program MBG ini.
Cek Makanan, Sikap Tegas ke Penyedia
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, terutama majelis yang membidangi pendidikan dasar menengah, menyayangkan terjadinya keracunan makanan program MBG ini.
Selain besarnya anggaran terserap, juga dapat menurunkan citra pemerintah terhadap program ini.
Kepada para jasa penyedia, kita berharap harus cek terlebih dahulu sebelum makanan dibagikan kepada penerima. Termasuk juga lembaga penerima, apakah makanan layak dikonsumsi atau tidak, hingga mengancam kesehatan dan kehidupan anak didik.
Maka tidak salah jika Bupati Bojonegoro atau pihak yang kebijakan perihal program MBG ini dapat memutus kontrak terhadap penyedia. Jika pasca kasus keracunan makanan program MBG di beberapa titik terulang di kemudian hari.
Kita berharap dan bergantung doa semoga kasus keracunan makanan program MBG tidak terulang lagi.
Selain itu perlunya ditinjau ulang tentang kemampuan penyedia program dengan 3.000 sampai 3.500 porsi per titik yang secara rasional rawan terhadap awetnya makanan.
Terkecuali penyedia jasa ini memiliki alat sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (*)
