Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA — Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang sukses mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta pada 2025 ini.
Berkat kolaborasi pemerintah dan aneka pihak, seluruh warga Bojonegoro sejumlah 1,3 juta jiwa, telah memiliki dan terlindungi asuransi BPJS Kesehatan.
Namun, asuransi BPJS Kesehatan dimiliki 1,3 juta warga Bojonegoro itu tidak semuanya berstatus aktif. Ada juga nonaktif. Sekurang-kurangnya, sebanyak 10,41 persen.
Hal tersebut diutarakan Kepala BPJS Kesehatan Bojonegoro Wahyu Giyanto. Seluruh warga Bojonegoro, tegas dia, telah berasuransi BPJS Kesehatan pada 2025 ini.
‘’Namun, keaktifan statusnya belum 100 persen. Baru 89,59 persen,’’ ujarnya saat jumpa pers di Javanilla Cafe and Resto Bojonegoro, Senin (22/12/2025) siang.
Ke depan, kata dia, BPJS Kesehatan Bojonegoro akan melakukan berbagai langkah agar 10,41 persen pemilik asuransi BPJS Kesehatan berstatus nonaktif itu kembali aktif.
‘’Kami akan melakukan penelusuran hingga mengunjungi rumah para bersangkutan. Mendorong mereka mereaktivasi statusnya,’’ jelasnya.
Menurut dia, keaktifan status asuransi BPJS Kesehatan sangat penting. Agar, asuransi pelat merah itu selalu siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
‘’Hari datangnya sakit tidak ada di kalender. Maka, keaktifan status BPJS Kesehatan penting sekali. Mana kala dibutuhkan, bisa,’’ imbuhnya.
Lebih lanjut, pria asal Surakarta itu mengungkap, total premi diterima BPJS Kesehatan Bojonegoro periode Januari–November 2025 tercatat sekitar Rp 900 miliar.
Sementara, total klaim dibayarkan BPJS Kesehatan Bojonegoro pada periode yang sama terekap sekitar Rp 1,2 triliun. Jadi, terjadi defisit antara penerimaan dan pengeluaran.
‘’(Defisit, red) ditutup subsidi silang secara nasional,’’ pungkas mantan Kepala BPJS Kesehatan Pati dan Kebumen itu. (sab/kza)
