M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Anggaran pendidikan di Bojonegoro, tahun depan (2027) sekitar Rp 1,017 triliun. Masih besar. Meskipun, tahun depan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 berkurang drastis.
Adapun, postur APBD tahun depan atau 2027 sekitar Rp 5,087 triliun. Turun drastis sekitar Rp 1,4 triliun disbanding APBD 2026.
Meski kondisi fiskal terkuras, Pemkab Bojonegoro pastikan anggaran pendidikan tidak terpangkas. Jadi, prioritas. Mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD tetap terjaga.
Berdasar APBD 2027 sekitar Rp 5,087 triliun, perkiraan anggaran pendidikan tahun depan berkisar Rp 1,017 triliun. Angka besar dibanding penyaluran ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengungkapkan, persentase alokasi anggaran untuk pendidikan tidak berkurang. Tetap, sebanyak 20 peren dari APBD.
Namun, besaran nilai 20 persen dari APBD, tentu berbeda. Sebab, proyeksi APBD tahun depan, besarannya turun.
‘’Berdasarkan persentase tetap. Walaupun besarannya pasti berkurang karena nilai postur APBD-nya berkurang,” tutur Nurul Azizah usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (28/10/2026).
Bahkan, porsi anggaran 20 persen tersebut tidak habis untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkup pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah tetap terjaga.
Persentase tersebut masih dapat berubah. Jika ada penambahan. Sebab, draf rancangan APBD 2027 belum disahkan. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (banggar) DPRD Bojonegoro, masih membahasnya.
Untuk Gaji Guru hingga Perbaikan Sekolah
Nurul menegaskan, pemkab tetap komitmen mengalokasikan anggaran untuk pembangunan manusia. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus. Selain itu ada kesehatan dan pertanian.
Ditanya terkait postur 20 persen anggaran pendidikan alokasinya lebih banyak untuk gaji pegawai lingkup pendidikan, Wabup menjawab secara umum.
“(Anggaran pendidikan) totalitas yang mendukung kegiatan pendidikan,” ujarnya.
Perempuan asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, itu melanjutkan, persentase tersebut juga mengaver sarpras, bantuan operasional sekolah daerah (bosda), beasiswa, dan angkutan pelajar.
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Lasuri menegaskan, bakal mengawal alokasi anggaran pendidikan. Minimal 20 persen dari total APBD. Bisa bertambah. Angka pastinya masih akan dibahas di legislatif.
Lasuri memastikan alokasi untuk gaji guru sudah terpenuhi di belanja pegawai. Begitu juga dengan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
‘’Selama satu tahun sudah tercukupi,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Menurut Lasuri, pembangunan fisik atau sarpras sekolah sudah masuk dalam postur anggaran. Sekolah yang masih rusak akan menjadi prioritas pembangunan.
“Baik itu SD maupun SMP yang rusak sedang atau berat akan menjadi garapan untuk segera penyelesaian,” tutur politikus asal Kecamatan Baureno tersebut. (man/kza)
