M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Proyek-proyek infrastruktur tahun depan berpotensi bakal direm. Hanya, infrastruktur menunjang ekonomi warga dan urgen. Itu bisa terbaca dalam plafon rancangan APBD 2027 mendatang.
Sebaliknya, sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian, jadi prioritas pembangunan tahun depan. Serta, program gerakan beternak ayam petelur mandiri (Gayatri) masih berlanjut.
Pengurangan infrastruktur karena proyeksi APBD 2027 terjun pada angka Rp 5,087 triliun. Berkurang Rp 1,4 triliun dibanding APBD 2026.
Ruang fiskal semakin cekak. Agar belanja daerah tidak membengkak, penyesuaian sektor pembangunan infrastruktur.
Adapun, pada APBD 2026 total anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 2,35 triliun. Masih tinggi. Atau setara 43,95 persen dari APBD 2026 sebesar Rp 6,5 triliun.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, APBD masih bergantung pada dana transfer. Saat pemerintah pusat mengurangi suplai ke daerah, pemkab perlu melakukan penyesuaian belanja di beberapa sektor.
Salah satu jalannya, anggaran infrastruktur tahun depan berkurang. Penyesuaian.
‘’Ada penyesuaian. Tentunya (pembangunan fisik) berkurang karena total postur APBD hanya sekitar Rp 5 triliun,” ujarnya usai paripurna di DPRD, Rabu (28/10/2026).
Proyek Infrastruktur Hanya yang Prioritas
Pembangunan infrastruktur tetap ada tahun depan. Namun, hanya untuk infrastruktur prioritas. Yang bisa menunjang ekonomi warga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasar urgensi.
“Belanja yang tidak prioritas tidak dianggarkan,” tegas Wabup Nurul Azizah ketika sambutan dalam paripurna.
Menurut Nurul, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat mengharuskan pemkab untuk berinovasi mencari pemasukan.
Salah satunya dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan sektor-sektor pajak yang belum terjamah.
“Ada penajaman-penajaman untuk memperoleh pendapatan yang tidak membebani masyarakat,” tutur perempuan pernah menjabat sekretaris daerah (Sekda) tersebut.
Nurul menambahkan, sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian, akan menjadi fokus pembangunan tahun depan. Juga, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Menurut Nurul, program Gayatri masih dianggarkan tahun depan. Sebab, masuk program pengentasan kemiskinan. Beberapa pertimbangan dan evaluasi tahun ini menjadi dasar kebijakan.
Anggaran UHC Masih Terjaga
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, terjadi penurunan fiskal yang cukup besar pada APBD 2027. Nilainya berkurang Rp 1,4 triliun. Pemkab harus bisa mengelola dengan efektif.
“Agar seluruh kebutuhan prioritas masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Lasuri menekankan, prioritas pembangunan paling utama yakni layanan kesehatan, seperti universal health coverage (UHC). Selanjutnya pemenuhan kebutuhan pendidikan. Terakhir pada sektor pertanian.
Terkait program Gayatri, menurut Lasuri, komisi B DPRD akan menjadi bahan evaluasi tahun ini. Politikus PAN itu menegaskan meski ada evaluasi, program Gayatri masih terpasang.
Masuk dalam pembahasan APBD 2027. Sebab, masih ada masyarakat desil 1-5 yang belum mendapatkan.
‘’Tetap dianggarkan dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan,” tutur politikus asal Kecamatan Baureno tersebut. (man/kza)
