M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Bojonegoro 2027 mendatang, ternyata banyak tersedot belanja pegawai. Beban gaji pegawai ternyata besar. Sekitar Rp 800 miliar.
Akibatnya, persentase sarana dan prasarana (sarpras) sekolah rentan tersisihkan. Inovasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat porsi khusus. Agar mutu dan akselerasi pendidikan bisa terwujud.
Ada dua hal masih bisa menjadi akselerasi dan penekanan pada porsi APBD 2027. Yakni porsi anggaran beasiswa dan bantuan operasional sekolah daerah (bosda).
Sebagaimana, bahwa mandatory spending atau belanja wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Besaran persentase sesuai regulasi.
Berdasar proyeksi, APBD Bojonegoro 2027 sebesar Rp 5,087 triliun. Perkiraan sementara, anggaran pendidikan 20 persen sekitar Rp 1,017 triliun.
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Affan mengatakan, telah mengawal dan memastikan mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan di APBD 2027.
Baik tingkat komisi maupun pembahasan bersama badan anggaran (banggar) DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Pasti (mengawal dan memastikan) mandatory spending tercukupi. Saat pembahasan kami selalu tanyakan, 20 persen sudah terpenuhi atau belum,” tutur politikus Partai Demokrat tersebut.
Mengawal Bosda dan Beasiswa
Affan membeberkan, dengan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, proyeksi APBD 2027 turun. Sehingga nilai anggaran pendidikan juga rentan terjun payung.
Berdasar data sementara, anggaran pendidikan turun angka kisaran Rp 1 triliun. Tidak sebesar APBD 2026 dan 2025.
“Semakin turun postur APBD kita, maka secara otomatis nilai (anggaran pendidikan) turun. Meskipun persentasenya tetap 20 persen,” ujarnya.
Affan menyadari, jika postur 20 persen anggaran pendidikan banyak untuk belanja pegawai. Menggaji aparatur sipil negara (ASN) lingkup pendidikan.
“Belanja pegawai (lingkup pendidikan) sudah sekitar Rp 800 miliar. Menyedot sumber anggaran terbesar,” tutur politikus membidangan pendidikan tersebut.
Sehingga ada sisi lain yang tersisihkan. Seperti pembangunan fisik maupun sarpras sekolah.
Menurut Affan, jika postur APBD masih besar, tidak ada efisiensi dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, akselerasi pendidikan bisa terwujud.
“Kalau persentase APBD turun menjadi Rp 5 triliun. Ruang untuk melakukan akselerasi juga semakin kecil,” ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya akan mengawal persentase bosda tetap tinggi. Selain itu, memastikan beasiswa tetap bisa merambah generasi muda.
“Tahun depan ada sekitar Rp 40 miliar untuk beasiswa. Itu pun juga tidak pernah habis,” ucap dia.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) 3 itu menegaskan, kebutuhan sarpras penting untuk menunjang akselerasi pendidikan.
Kebijakan efisiensi berdampak, pembangunan infrastruktur pendidikan tentu melambat.
Padahal, pihaknya ingin dinas pendidikan (disdik) menyelesaikan masalah sarpras sekolah beberapa tahun ke depan.
“Infrastruktur pendidikan menjadi problem yang luar biasa menyulitkan. Saat bidang sarpras sudah terbentuk, anggarannya terkena kebijakan efisiensi,” ucapnya.
Perlu Penyeimbangan Indeks Pembangunan Manusia
Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Anfasul Marom mengungkapkan alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan menjadi kewajiban saat menyusun anggaran pemda.
Tertuang dalam regulasi. Selaras dengan asta cita pemerintah.
“Khususnya untuk pengembangan IPM (indeks pembangunan manusia) Bojonegoro,” katanya.
Menurut dia, belanja untuk gaji dan tunjangan guru penting. Kesejahteraan tenaga pendidik tidak boleh tersisih. Namun perlu penyeimbangan dengan spending anggaran untuk program inovasi pendidikan dan SDM.
“Perlu diberikan porsi khusus untuk inovasi dan pengembangan SDM,” tutur akedemisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) tersebut. (man/kza)
