APBD Bojonegoro Rp 5,2 Triliun, Masih Tinggi Dibanding Tuban Rp 2,6 Triliun, Blora Rp 2,2 Triliun

19/11/2026
IKON KOTA: Gedung Pemkab Bojonegoro ini menjadi penggerak inspirasi. APBD Bojonegoro 2027 sebesar Rp 5,2 triliun. Foto: Pemkab Bojonegoro.

BOJONEGORORAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2027 besarannya mencapai Rp 5,2 triliun. Besaran tersebut menurun daripada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, APBD Bojonegoro Rp 5,2 triliun tersebut ternyata masih tinggi dibanding kabupaten tetangga. Dua kali lipat lebih besar dari APBD Kabupaten Blora Rp 2,2 triliun. Juga, masih separonya daripada APBD Tuban sekitar Rp 2,6 triliun.

Bojonegoro, Tuban, dan Blora, memiliki nasib sama. Tiga daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) tersebut tidak mendapat dana perimbangan yang utuh.

Kehilangan ruang fiskal cukup besar membuat tiga kabupaten di wilayah migas Blok Cepu, perlu atur strategi saat fiskal menyempit. Upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Sigit Kushariyanto, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro mengamini jika struktur APBD masih bergantung pada porsi transfer pusat.

Sehingga, dengan penurunan seperti saat ini, perlu mengoptimalkan PAD. Keseriusan menggenjot pendapatan daerah.

“Kami terus dorong agar memperbaiki kinerja. Meningkatkan kinerja supaya PAD terpenuhi,” tutur Sigit, Rabu (18/11/2026).

Strateginya, menurut Sigit, target pemenuhan dari kinerja aparatur atau organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD. Mengurus pajak, restribusi.

Termasuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberi dividen kepada kas daerah (kasda).

Ada enam BUMD milik Bojonegoro. Meliputi, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, Perumda Air Minum Tirta Buana (PDAM), PT Pangan Mandiri, dan PT Griya Dharma Kusuma (GDK).

Sekretaris Komisi B DPRD tersebut bakal terus memonitor kinerja BUMD. Bisa menjadi pendapatan yang memperlebar ruang fiskal daerah.

Sehingga, pendapatan tidak hanya bergantung pada transfer ke daerah (TKD). Transfer dari pemerintah pusat.

Namun, kinerja BUMD tahun ini menunggu evaluasi. Laba dari hasil kinerja para direktur utama (dirut) semua BUMD akan disetor tahun depan.

Baca Juga :  Rumah Penerima Bansos di Bojonegoro Mulai Ditempeli Stiker Keluarga Miskin

Dari situlah, bisa mengetahui kinerja BUMD. Lantas, mengevaluasi untuk optimalisasi pendapatan.

“Kalau evaluasi kami selalu mengingatkan, kinerjanya bagus dan harus maksimal,” tutur politikus asal Kecamatan Kapas tersebut.

Jajaran Komisi B DPRD yakni Sally Atyasasmi, Lasuri, dan Sigit Kushariyanto (kanan) meminta Pemkab Bojonegoro menggenjot pendapatan daerah. (Foto: Lukman Hakim/ Bojonegoro Raya)

Telah Retribusi Daerah dan Aset Daerah

Sigit meminta pemkab menelaah sumber pemasukan pajak dan retribusi daerah. Menginventarisir agar tidak membebani masyarakat.

Sektor yang perlu pengembangan tahun depan yakni aset-aset milik daerah. Kelola aset daerah yang telantar.

“Harus dikelola agar menjadi sumber pendapatan lain-lainnya yang sah. Pemkab dan BUMD harus memacu kinerjanya,” tegas politikus Golkar tersebut.

Terkait deposito uang pemkab (idle cash), Sigit mengatakan, perolehan bunga deposito menjadi bantalan penyangga saat TKD berkurang.  Menjadi pendapatan.

Setiap bulan masuk ke kas daerah (kasda). Sebab, ketergantungan fiskal daerah dari pemerintah pusat itu tinggi. Seharusnya, menurut Sigit, pemerintah pusat memberikan kontribusi lebih ke daerah. Supaya bisa mandiri.

Sigit berharap program hilirisasi migas, swasembada pangan bisa berjalan di daerah. Bentuk nyata memberi ruang kepada daerah untuk hilirisasi.

“Kewenangannya (diperluas), jadi saling memberi kontribusi. DBH (dana bagi hasil) kita kan juga untuk kepentingan negara. Untuk mendukung program prioritas Pak Presiden,” bebernya.

Semestinya, menurut Sigit, pemerintah pusat juga perlu berpikir memberikan pemerintah daerah suatu hal lebih berdaya guna. Terutama penekanan program hilirisasi.

Misalnya, pemerintah pusat bisa membangun jalan tol di Bojonegoro. Juga, proyek-proyek strategis nasional (PSN) berada di Kota Ledre. Multiplier Effect akan terasa bagi daerah yang dikeruk sumber daya air (SDA).

“Itu akan menghasilkan devisa, pendapatan, membuka lapangan pekerjaan,” harapnya.

Deposito ke Bank Jatim

Adapun, sebagai langkah untuk sumber pendapatan tambahan ke kas daerah, idle cash atau deposito oleh Pemkab Bojonegoro ke Bank Jatim setiap tahun berkurang.

Baca Juga :  Ada Bunga Putih Mekar Bersanding Pengeboran Minyak Tua, Biodiversitas Geopark Bojonegoro

Pada 2025 lalu, pemkab mendepositokan Rp 2,7 triliun. Pada tahun 2026 berkurang menjadi Rp 2,2 triliun.

“Tahun ini per Juli, uang deposito Rp 2,2 triliun,” tutur Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanto Hartoyo kepada Bojonegoro Raya awal November lalu.

Anie mengatakan, tujuan menaruh uang di bank dalam bentuk deposito untuk optimalisasi PAD. Setiap bulan pemkab mendapatkan bunga Rp 9 miliar. Masuk ke kas daerah.

Bunga deposito mencapai 5,2 persen setahun. Namun, pihaknya mengambil tenor sebulan.

Pemkab Bojonegoro tidak berani mengambil tenor panjang, karena berisiko tinggi. Sebab, uang tersebut dibutuhkan setiap saat.

Untuk pembiayaan seperti SPPD dan pembiayaan lainnya. Mengantisipasi gagal bayar.

“Kami melihat likuiditas keuangan pemkab. Mengantisipasi gagal bayar, kalau tenornya panjang, takutnya saat pemkab butuh uang tidak bisa dicairkan,” ucapnya.

Saat ini uang pokok deposito berkurang, untuk kebutuhan belanja daerah. Karena ruang fiskal menyempit.

Sehingga pemkab mencairkan Rp 250 miliar. Akan dicarikan lagi secara bertahap Rp 350 miliar. Saat akhir tahun semua uang, dalam bentuk giro.

“Sehingga uang deposito pemkab di Bank Jatim per November ini tersisa Rp 1,7 triliun,” bebernya. (man/kza)