M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Dana abadi pendidikan Bojonegoro tahun ini dipasang Rp 200 miliar. Berkurang dari rencana awal Rp 500 miliar.
Angka yang besar untuk penempatan anggaran tersebut di salah satu bank. Pemkab Bojonegoro akan gelar open bidding atau lelang terbuka untuk bank menampung dana abadi pendidikan.
Saat ini, Pemkab Bojonegoro masih perlu membuat peraturan pelaksanaan open bidding terhadap pihak bank.
Target akhir November, sudah memilih bank yang menampung dana abadi pendidikan. Meliputi enam bank himpunan bank negara atau himbara. Dengan mekanisme deposito.
Anggaran dana abadi pendidikan berkurang dari rencana awal. Lagi-lagi, alasannya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Targetnya, hingga 2030. Total dana abadi pendidikan bisa mencapai Rp 3 triliun.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi, Investasi, dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo mengatakan, terdapat penyesuaian nominal anggaran untuk dana abadi pendidikan tahun ini.
Menyesuaikan ruang fiskal daerah atau APBD Bojonegoro. Bojonegoro kembali mendapat pemotongan TKD. Kebijakan pemerintah pusat.
“Tahun ini Insya Allah dipasang Rp 200 miliar dari rencana Rp 500 miliar,” ujarnya.
Anie mengatakan, pemasangan anggaran dana abadi pendidikan secara berangsur. Setiap tahun. Hingga 2030 mendatang.
Bunga Deposito untuk Program Beasiswa
Penempatan uang pada bank nantinya berbentuk deposito. Bisa memanfaatkan jangka panjangnya.
“Ini masih sisa dua bulan penempatan. Nanti akhir November, kemungkinan bisa dimanfaatkan. Januari 2027 sudah ada (bunga),” katanya.
Bunga deposito inilah, menurut Anie, nantinya bisa bermanfaat untuk program beasiswa di Bojonegoro. Skemanya, pengelola belanja di dinas pendidikan (disdik) dan bagian kesejahteraan rakyat (kesra).
Anie mengaku, proses pemilihan bank menunggu payung hukum lanjutan. Berisi tentang aturan pelaksanaan cara deposito.
Serta, bentuk dan penempatan rekening. Bank-bank mana saja yang akan ikut open bidding penempatan dana abadi pendidikan.
“Sebab, nanti rekeningnya harus terpisah dari RKUD (rekening kas umum daerah). Posisinya harus dikeluarkan dari situ,” ujarnya,
BPKAD, menurut Anie, memilih bank himbara agar mengurangi risiko. Meliputi, bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, dan Bank Jatim.
Beauty Contest, Bank Berani Beri Bunga Berapa
Setiap bank akan diberikan ruang menawarkan suku bunga. Pemkab Bojonegoro bakal memilih yang paling menguntungkan untuk daerah.
“Jadi semacam beauty contest (bank-bank) berani memberikan bunga berapa?,” imbuhnya.
Adapun, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Pendidikan, tertuang jumlah dana abadi hingga 2030. Totalnya mencapai Rp 3 triliun.
Nominal tersebut bisa tercapai jika setiap tahun Pemkab Bojonegoro memasang minimal Rp 500 miliar.
Anie mengaku BPKAD optimistis jika angka tersebut bisa tercapai. Meski tahun ini dan APBD 2027 masing-masing sudah ada penetapan Rp 200 miliar.
Pihaknya berharap tahun-tahun selanjutnya kondisi fiskal dan DBH migas membaik. Sehingga nilai yang tertera bisa bertambah.
“Semoga kondisi fiskal membaik, yang penting spiritnya dapat agar kekayaan migas tidak hanya menjadi cerita. Keberlimpahan hasil migas bisa untuk generasi mendatang,” ucapnya.
Pengelolaan dana abadi pendidikan, menurut Anie, pemkab bisa membentuk lembaga pengelola dana abadi jika nanti telah mencapai Rp 1 triliun.
Menerapkan pola pengelolaan keuangan seperti badal layanan umum daerah (BLUD). Jika setiap tahun pemkab hanya bisa memasang Rp 200 miliar, lembaga pengelolaan dana abadi baru bisa terbentuk pada 2030 mendatang.
DPRD: Bank yang Sehat, Hindari Risiko Gagal Bayar
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Supriyanto mengatakan, pemilihan bank himbara merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 14 Tahun 2025.
Juga, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2026 mengenai penempatan investasi dana abadi. Dalam bentuk deposito di bank yang sehat.
“Ini merupakan langkah strategis yang telah memiliki dasar hukum jelas,” tuturnya Rabu (11/11/2026).
Politikus Golkar tersebut menyarankan, terdapat beberapa aspek utama yang dapat dicermati dari rencana pemilihan bank.
Yakni, keamanan dana pokok lebih terjamin. Sebab, bank di himbara milik negara, tentu tingkat kesehatan dan pengawasan ketat.
“Penempatan dana pokok pada bank pelat merah meminimalkan risiko gagal bayar. Sehingga keutuhan pokok dana abadi terjamin,” ujarnya.
Menurutnya, mekanisme open bidding antarbank BUMN mendorong persaingan penawaran suku bunga deposito yang kompetitif.
Imbal hasil yang maksimal cukup krusial. Harus menjadi pertimbangan pemkab.
“Karena hanya bunga atau hasil pengembangannya yang boleh digunakan untuk program beasiswa dan pendidikan,” tutur politiku asal Kecamatan Baureno tersebut.
Supriyanto menegaskan, harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Proses seleksi terbuka harus berawal dengan penyusunan surat keputusan (SK) tim pengelola. Upaya menunjukkan tata kelola keuangan daerah akuntabel.
“Kami juga pasti akan mengawasi sesuai fungsi sebagai legislatif,” tutupnya. (man/kza)
