Serapan APBD Bojonegoro Baru 35,7 Persen, Kepala Dinas/Badan Baru Harus Tancap Gas

BERPROSES: Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) sedang berjalan. Salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro penyerap anggaran. (Foto: Istimewa)

BOJONEGORORAYA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun ini tidak kurang dari Rp 7 triliun. Dari nominal jumbo itu, per medio September 2025 ini baru terserap 35,7 persen.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Investasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo.

‘’Kalau dinominalkan, nilainya Rp 2,7 trilun,’’ ujarnya saat dihubungi Bojonegoro Raya, Rabu (17/9/2025) siang.

Anie sapaannya meneruskan, angka serapan yang bisa dikatakan belum signifikan itu dipicu beberapa sebab. Salah satunya, masih banyak program Pemkab Bojonegoro sedang berjalan. On progress.

Ditanya berapa target serapan anggaran Pemkab Bojonegoro sampai tutup 2025 mendatang, perempuan kelahiran 1977 itu belum menjawab terang. Dia hanya mengatakan, targetnya tentu semaksimal mungkin.

Anie berharap, semua program yang direncanakan Pemkab Bojonegoro dapat terlaksana dengan lancar, tuntas sebelum tutup 2025 mendatang. Terutama program-program prioritas.

‘’Kalau pun nanti ada silpa (sisa lebih pembiayaan, red), itu murni karena kegiatan telah dilakukan secara efisien,’’ imbuhnya.

Sementara itu,  pelantikan empat kepala dinas/badan Pemkab Bojonegoro oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono pada Selasa (16/9/2025) pagi, memiliki keterkaitan dengan kemampuan menyerap anggaran.

DPRD Bojonegoro menyoroti pelantikan kepala Dinas PUPR Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) itu.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri meminta, empat kepala dinas/badan anyar itu tidak berlama-lama dalam mengeksekusi program-program Pemkab Bojonegoro yang diwenangi.

‘’Langsung tancap gas,’’ ujarnya saat dihubungi Bojonegoro Raya, Selasa (16/9/2025) malam.

Lasuri merefleksi, empat kepala dinas/badan itu bukan orang baru. Melainkan orang lama. Sebelumnya, keempatnya merupakan sekretaris cum pelaksana tugas (plt) kepala dinas/badan yang sama.

Baca Juga :  Ratusan Buruh Rokok Geruduk DPRD Bojonegoro, Tolak Draf Perda KTR

‘’Jadi, tidak perlu penyesuaian lagi,’’ tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Anggota DPRD Bojonegoro membidangi perekonomian dan keuangan itu meneruskan, tancap gasnya empat kepala dinas/badan baru dilantik itu sangatlah penting. Tutup anggaran 2025 sisa sekitar tiga bulan.

‘’Dengan sisa waktu yang ada, maksimalkan penyerapan anggaran,’’ harapnya.

Menurut dia, memaksimalkan penyerapan anggaran itu tidak repot lagi. Saat ini, keempatnya sudah kepala dinas/badan definitf. Lebih berotoritas. Tidak tersekat sebagaimana ketika masih berstatus plt.

Selain itu, Lasuri mengatakan, tiga di antara keempatnya merupakan pemimpin dinas beranggaran jumbo. Jadi, serapan anggaran pada tiga dinas dimaksud cukup menentukan besar kecilnya silpa.

Sebagaimana diketahui, empat kepala dinas/badan yang baru dilantik pada Selasa (16/9/2025) kemarin adalah Chusaivi Ivan sebagai Kepala Dinas PUPR Bina Marga Bojonegoro.

Lalu, Zaenal Fanani sebagai Kepala DKPP Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto sebagai Kepala Dinsos Bojonegoro, dan Hari Kristianto sebagai Kepala BKPP Bojonegoro. (sab/kza)

error: Content is protected !!