Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA — Berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 disikapi Pemkab Bojonegoro dengan mengutak-atik anggaran. Baru-baru ini, agenda itu sudah rampung.
Hasilnya, pada 2026 mendatang, Pemkab Bojonegoro menarget bisa meraup pendapatan Rp 4,5 triliun. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1 triliun dan TKD Rp 3,4 triliun.
Belanja direncanakan Rp 5,8 triliun. Terdiri dari Belanja Operasional Rp 3,8 triliun, Belanja Modal Rp 849 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 44 miliar, Belanja Transfer Rp 1,1 triliun.
Di sisi pembiayaan netto, Pemkab Bojonegoro memproyeksi Rp 1,2 triliun. Kalkulasinya, penerimaan pembiayaan Rp 1,8 triliun dari Silpa 2025. Pengeluaran pembiayaan Rp 512 miliar.
Data perihal anggaran 2026 itu sebagaimana Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memaparkan isi dokumen fiskal daerah tersebut dalam sebuah Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (12/11/2025) siang.
Dalam kesempatan itu, Bupati Wahono juga menyampaikan, Pemkab Bojonegoro tidak lagi mengandalkan TKD. Sebagai gantinya, akan bermanuver dalam meningkatkan PAD.
“Peningkatan PAD ini dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja. Secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia meneruskan, PAD bisa ditingkatkan dengan mengoptimalikan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber lain yang sah.
Lebih lanjut, Bupati Wahono mengemukakan, secara garis besar, APBD 2026 akan digunakan menyokong tujuh program primer Pemkab Bojonegoro. Semuanya untuk masyarakat.
Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) berikut pendidikan dan kesehatan. Kedua, dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Keempat, pengendalian inflasi. Kelima, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keenam, dukungan Swasemba Pangan. Ketujuh, pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Untuk diketahui, paparan anggaran dalam Nota Keuangan Raperda Bojonegoro tentang APBD 2026 itu masih mungkin berubah. Belum disahkan DPRD Bojonegoro. (sab/kza)
