Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA — Di tengah operasionalnya yang masih baru dan tampak sepi, Puskesmas Tanjungharjo ternyata menyimpan masalah.
Puskesmas baru senilai Rp 6,9 miliar di tepi Jalan Desa Tanjungharjo—Kedaton, Kecamatan Kapas itu berdiri di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024.
Terlebih, izin penggunaan LSD untuk pembangunan Puskesmas Tanjungharjo itu belum terbit hingga kini. Belum dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan).
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, pihaknya mengetahui masalah dimaksud. Kata dia, pihaknya sangat menyayangkan.
“Kami sangat menyayangkan. Persoalan ini menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan fasilitas publik,’’ ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Umar sapaannya mengemukakan, DPRD Bojonegoro telah meminta penjelasan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro perihal polemik Puskesmas Tanjungharjo itu.
Informasinya, Dinkes Bojonegoro harus menyiapkan lahan pengganti LSD. Luasnya lima kali dari lahan LSD yang ditumpangi bangunan Puskesmas Tanjungharjo
‘’Dinkes Bojonegoro mengklaim sudah menyiapkan lahan pengganti LSD itu. Semoga bukan sekadar klaim,’’ imbuhnya.
Lebih lanjut, politikus PKB itu juga menyoroti sepinya operasional Puskesmas Tanjungharjo. Seolah, puskesmas anyar itu terbengkalai. Tidak berfungsi optimal.
Terpisah, Kepala Dinkes Bojonegoro Ninik Susmiati mengakui bangunan Puskesmas Tanjungharjo berdiri di atas LSD. Kini, izin dari Kementan terus diupayakan.
Lahan pengganti yang diklaim, lanjut pejabat akrab disapa Ninik tersebut, juga sudah disiapkan. Namun, dia belum membeberkan di mana lokasi persisnya.
‘’Kalau soal Puskesmas Tanjungharjo tidak beroperasi atau terbengkalai, itu keliru. Puskesmas itu beroperasi setiap hari,’’ ujarnya.
Sekadar diketahui, Puskesmas Tanjungharjo diresmikan Februari 2025 lalu. Pj. Sekda Bojonegoro Djoko Lukito memimpin peresmian puskesmas tersebut. (sab/kza)
