Tim Redaksi
BOJONEGORORAYA – Sosok pemikir pendidikan, profesional, independen, seakan menjadi prasyarat mengisi formasi anggota Dewan Pendidikan Bojonegoro.
Komisi C DPRD Bojonegoro menekankan sosok visioner menjadi urgen seiring tantangan pendidikan Bojonegoro semakin kompleks. Misalnya, agenda Pemkab Bojonegoro getol menuntaskan 5.610 anak tidak sekolah.
Juga, memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM). Terlebih tantangan anggaran besar pendidikan sekitar 20 persen dari besaran APBD.
‘’Tentu harus orang pendidikan, karena di Bojonegoro ini masalah pendidikan begitu kompleks. Kalau bukan orang pendidikan akan susah. Harus profesional,” tegas Ketua Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto, Kamis (9/4/2026).
DPRD cukup atensi mengawal seleksi pengisian formasi dewan pendidikan. Proses seleksi yang mulai dibuka, harus transparan dan akuntabel.
Punya Peran Strategis Pemberi Masukan Pendidikan
Supriyanto mengatakan, dewan pendidikan memiliki peran strategis pemberi saran, masukan, serta kontribusi nyata kemajuan daerah. Sehingga, sosok terpilih nantinya memahami persoalan pendidikan di lapangan.
Selain berlatar belakang pendidikan, menurut Supriyanto, sosok terpilih harus independen. Tidak gampang terpengaruh dan menghindari kepentingan golongan. Memiliki visi selaras dengan tujuan pendidikan pemerintah daerah.
“Kami menaruh harapan besar kepada dewan pendidikan terpilih nanti,” tutur politisi Golkar tersebut.
Penyelesaian masalah Pendidikan, menurut Supriyanto, tidak hanya kepada pundak dinas pendidikan maupun DPRD. Butuh sinergi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan mengurai benang kusut persoalan pendidikan.
Supriyanto menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan anggaran termasuk tinggi tersebut, tantangan juga sebanding.
Tanpa pengawasan dan masukan dari dewan pendidikan, penggunaan anggaran khawatir tidak menyentuh akar masalah.
‘’Menurut kami ini sangat krusial. Kehadiran Dewan Pendidikan yang profesional adalah keharusan agar bisa bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di Bojonegoro,” tutur alumni Ponpes At-Tanwir tersebut.
Ketua DPRD: Seleksi Harus Transparan dan Akuntabel
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, proses rekrutmen dan tahapan pengisian Dewan Pendidikan harus berjalan baik. Transparan dan akuntabel.
Bisa menyaring figur-figur mempunyai kepedulian dan dedikasi tinggi kemajuan pendidikan Bojonegoro.
“Kami harap figur peduli dan menguasai masalah pendidikan,” tutur politisi PKB tersebut.
Peran Dewan Pendidikan, menurut Umar, penting bagi daerah. Nantinya membatu, mengawasi, dan mengevaluasi program pemerintah. Termasuk terlibat proses penganggaran program pendidikan daerah. (man/kza)
