Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – Proyek pengaspalan jalan bersumber dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro menjadi sorotan.
Belum genap sebulan, jalan diaspal Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampal dengan BKKD senilai sekitar Rp 1,8 miliar itu sudah rusak lagi. Bahkan, rusak berat. Amburadul.
Mendapat laporan perihal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Ngampal, Jumat (27/2/2026).
Di lokasi, Wabup Nurul Azizah terperangah melihat aspal jalan sudah rusak seusai belum lama dikerjakan. Dia dan jajaran lalu melakukan pengecekan serta meminta keterangan para terkait.
Dari sidak itu, diketahui kualitas pengerjaan tergolong di bawah standar teknis. Banyak titik rusak. Ketebalan aspal hanya 5-6 cm. Pondasi dasar atau beskosnya juga rapuh.
Wabup Nurul Azizah menyayangkan buruknya kualitas pengaspalan jalan di Desa Ngampal tersebut. Mantan Sekda Bojonegoro itu sangat terheran-heran.
‘’Kami bertanya ke timlak (tim pelaksana proyek, red), timlak tidak tahu apa-apa,’’ herannya.
Yang lebih mengherankan, pengaspalan jalan itu ternyata dikerjakan rekanan. Semestinya, kata Wabup Nurul Azizah, pengerjaan dilakukan secara swakelola.
Berdasarkan hasil sidak, pengaspalan di jalan sepanjang 1.180 meter selebar empat meter tersebut harus dikerjakan ulang. Dimulai lagi dari nol.
‘’Pemerintah tidak menoleransi pengerjaan asal-asalan. Terutama, yang menggunakan anggaran negara,’’ tegas Wabup Nurul Azizah.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Proyek BKKD Desa Ngampal Sukowo mengatakan, pihaknya memang tidak tahu banyak perihal pengasapalan jalan desanya itu.
‘’Ini hampir semuanya dikerjakan kontraktor (rekanan, red). Uang diberikan ke sana oleh pak kades (kepala desa, red),’’ ungkapnya.
Kades Ngampal Budiyanto mengakui pengaspalan jalan desanya dikerjakan rekanan. Yakni, CV Winarni Syahputra asal Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Bojonegoro.
Terhadap polemik ini, Budiyanto mengatakan, pihaknya akan meminta rekanan mengerjakan ulang. Sebagaimana rekomendasi Pemkab Bojonegoro. (sab/kza)
