Tim Redaksi
BOJONEGORORAYA – Warning bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal melaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Terkait sanksi, menunggu tindak lanjut BGN. Pemkab Bojonegoro membentuk tim satgas MBG. Kinerja SPPG dalam menyajikan menu terus diawasi. Perbaikan tidak hanya selama Ramadan, DPRD Bojonegoro bakal mengawasi kualitas menu makanan.
Bupati Setyo Wahono mengatakan, telah membentuk tim satgas MBG (makan bergizi gratis). Tim satgas MBG telah mengumpulkan data. Tentu, pihaknya telah melaporkan SPPG tidak memenuhi standar kepada BGN.
“Masalah tindak lanjutnya urusan BGN. Kami hanya menyampaikan,” tuturnya usai dari rapat di gedung paripurna DPRD Bojonegoro, pada Rabu (11/3) lalu.
Wahono menegaskan, satgas satgas terus melakukan evaluasi SPPG. Termasuk adanya 32 SPPG belum memenuhi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), namun masih beroperasi.
“Bukan bentuk kecolongan, satgas dibentuk setelah dapurnya jadi. Kami evaluasi terus hingga saat ini sesuai standar BGN,” tutur bupati kelahiran Desa Dolokgede tersebut.
DPRD Temukan Distribusi Susu Kurang Sesuai
Sementara itu, DPRD setempat terus mengawasi terkait operasional MBG. Termasuk mengajak masyarakat ikut partisipatif pengawasan MBG. Semua ini untuk perbaikan SPPG.
Natasha Devianti anggota DPRD setempat mengamati jalannya program MBG di Bojonegoro. Beberapa SPPG masih memberikan menu di bawah standar.
Sasha sapaannya menemukan, adanya SPPG lebih memilih susu dengan aneka rasa. Semestinya lebih mengedepankan full cream. Alasannya, tidak tersedia dan sudah habis.
“Padahal yang kami tahu selama ini masih ada susu full cream. Apakah selisih harganya terlalu jauh? Kenapa memilih susu yang berasa,” tegur politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sasha juga menemukan, pendistribusian susu ke sekolah komposisi kandungan air lebih banyak. Sementara, kandungan susu hanya 30 persen. Tentu, kondisi tersebut menjadi atensi, karena tujuan MBG untuk pemenuhan gizi.
Politikus lulusan ilmu politik tersebut menegaskan, keterlibatan masyarakat mengunggah atau up-load menu MBG adalah bentuk kritik. Sebab, anggaran MBG bersumber dari pajak masyarakat.
“MBG ini anggaran dari APBN, masyarakat merasa bahwa anggaran dari rakyat untuk rakyat,” tegasnya. (man/kza)
