M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Spanduk bertuliskan: Tolak Geothermal, terpampang besar saat demonstrasi di depan kantor DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Aksi Jumat siang itu dari berbagai elemen. Mulai mahasiswa, aktivis, buruh, hingga dosen. Beragam tuntutan. Salah satunya menyisipkan keresahan rencana geotermal atau panas bumi Gunung Pandan.
Menanggapi itu, DPRD Bojonegoro janjikan terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) dengan warga Lereng Gunung Pandan.
Namun, DPRD Bojonegoro tidak bisa menghentikan survei oleh badan geologi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Alasannya, survei kebijakan pusat. DPRD tidak mempunyai kuasa.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin mengatakan, penolakan geotermal Gunung Pandan menjadi aspirasi warga. Tidak hanya mahasiswa, masyarakat yang dekat dengan lokasi juga menolaknya.
“Karena ini bukan hanya tuntutan dari mahasiswa, tapi juga masyarakat,” tegasnya.
Mitroatin melanjutkan, DPRD setempat berjanji akan mengambil langkah ke depan. Yakni, dengan menggelar FGD. Mengundang stakeholder terkait.
FGD nantinya bermuara untuk mencari benang merah, mengurai masalah terkait rencana geotermal Gunung Pandan.
“Terutama kami akan melibatkan warga (lereng Gunung Pandan),” tutur politikus asal Kecamatan Tambakrejo tersebut.
Survei Kewenangan Pusat, DPRD Tidak Bisa Hentikan
Politikus partai Golkar tersebut menegaskan, sebagai perwakilan rakyat di parlemen, pihaknya akan berdiri bersama rakyat. Tentu, perlu masukan dari bawah.
“Kalau memang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan kenapa ditindaklanjuti? Jadi, kami akan menginisiasi dengan komisi yang membidangi,” janjinya.
Apapun yang menjadi hasil FGD nantinya, DPRD akan mengakomodir keinginan warga.
“Kami akan segera melakukan rapat bersama pimpinan, insya Allah tahun ini,” ucapnya.
Namun, terkait penolakan warga Gondang terhadap survei dari badan geologi, Mitroatin mengaku tidak bisa menghentikan.
“Kalau untuk menghentikan itu tidak mungkin, karena bukan kapasitas kami,” kata dia.
Sebelumnya, warga Kecamatan Gondang melakukan dialog di pendapa kecamatan pada Jumat, 31 Oktober 2026 lalu. Warga menolak survei yang berlangsung hingga akhir November mendatang. Sekaligus menolak eksploitasi panas bumi Gunung Pandan. (man/kza)
