M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Hujan kritik menderas tatkala 133 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) audiensi di DPRD Bojonegoro.
Sorotan kelayakanan menu MBH selama Ramadan menjadi evaluasi. Perbaikan pelayanan menjadi penting. Warga kerap kali mengunggah menu MBG yang kurang pantas.
Selain menu MBG, dengar pendapat Rabu (4/3/2026) sore itu, DPRD juga menyoroti dugaan intervensi mitra. Hingga SPPG belum kantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
DPRD berikan evaluasi. Saran perbaikan. Kepala SPPG harus bersiap berbenah pelayanan. Pertemuan di DPRD tersebut, menjadi simpul agar menu MBG lebih baik.
Berdasar data, tercatat ada 133 dapur MBG di Bojonegoro. Meliputi 123 SPPG beroperasi, 9 SPPG aktif, namun belum operasional. Dan, satu SPPG ditutup sementara.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar mengungkapkan, rapat evaluasi ini karena ramainya kritik masyarakat di media sosial terhadap menu MBG saat Ramadan.
Berdasar hasil evaluasi, ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Tentu, agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami mewanti-wanti betul kepada ahli gizi maupun kepala SPPG untuk menjadi pintu keluar masuk yang sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.
Politisi PKB tersebut menekankan, kepala dapur atau SPPG harus bertanggung jawab jika terdapat dapur bermasalah. Terutama ada menu tidak sesuai standardisasi.
Umar meminta ada perbaikan pelayanan MBG usai agenda audiensi. Selanjutnya, kepala SPPG harus bisa bersikap. Menhindari intervensi mitra.
“Mereka (kepala dapur) harus betul-betul melaksanakan secara professional. Tidak terintervensi oleh mitra,” tegas politisi asal Kecamatan Baureno tersebut.
Adapun mitra tidak diperbolehkan mengambil lagi keuntungan dari ketentuan porsi. Porsi kecil Rp 8.000. Dan, porsi besar Rp 10.000.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan marjin keuntungan sendiri untuk mitra di luar nominal porsi MBG tersebut.
SPPG Harus Tegas, Hindari Intervensi Mitra
Anggota Komisi C DPRD Maftukhan juga menegaskan, SPPG harus bertindak profesional. Mengikuti SOP dari BGN. Ahli gizi menjalankan tugas, menyortir makanan layak untuk penerima MBG.
“Jalankan disiplin ini. Dan terapkan dalam SOP. Saya mohon ahli gizi jalankan tugas,” tegasnya.
Sebagai kader Partai Gerindra, Maftukhan ingin memastikan program Presiden Prabowo tersebut sukses di Bojonegoro. Kepala dapur harus bersikap. Hindari intervensi oleh mitra.
‘’Mitra sudah untung luar biasa. Kepala SPPG harus bisa memberikan pemahaman kepada mitra,” tutur politisi asal Kecamatan Purwosari tersebut.
Natasha Devianti juga bersikap tegas. Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menegaskan, program MBG di Bojonegoro tidak baik-baik saja.
Ada yang belum memenuhi syarat. Masih beroperasi. Narasi tidak layaknya menu MBG berkembang dan viral di media sosial bukan hoaks.
“Pengamatan kami, ketika SPPG memberikan menu kepada siswa di Bojonegoro masih di bawah standar,” tutur anggota Komisi C DPRD tersebut.
Masukan akan Diteruskan ke KPPG di Surabaya
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Bojonegoro Tommy Mandala Putra mengatakan, bersiap akan melakukan perbaikan pelayanan.
Dia memastikan, seluruh masukan dan catatan dari DPRD maupun pemerintah daerah akan meneruskan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
“Akan kami sampaikan ke BGN provinsi, KPPG di Surabaya,” tuturnya saat audiensi dengan DPRD dan forkopimda Bojonegoro. (man/kza)
