M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Rapat anggaran hingga malam di Gedung DPRD Bojonegoro. Saat masyarakat istirahat, anggota DPRD dan pejabat Pemkab Bojonegoro serius membahas anggaran.
Dok, suara palu sidang paripurna menetapkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan-APBD 2026. Rapat malam, meski tidak sampai satu jam.
Sidang paripurna pada Jumat (7/8/2026) dihadiri 43 anggota DPRD. Tepat pukul 20.41 rapat dibuka pimpinan sidang, Ketua DPRD Abdulloh Umar.
Berlanjut pemaparan juru bicara badan anggaran (banggar) DPRD Mitroatin. Politisi Golkar itu menyampaikan dengan tegas.
Rapat paripurna cukup singkat. Sekitar pukul 21.08 palu sidang diketok, lalu penandatangan KUA-PPAS P-APBD 2026.
Tidak tampak interupsi dari masing-masing fraksi. Ternyata, pembahasan P-APBD alot dan sengit di meja rapat banggar, pada Rabu-Kamis lalu.
Umar mengungkapkan, sebelum membawa ke rapat paripurna, pendapatan daerah menjadi pembahasan yang diperhatikan betul dalam rapat bersama banggar.
Terutama sektor pajak daerah. Ada penurunan target pendapatan daerah dari Rp 286 miliar menjadi Rp 270 miliar.
‘’Artinya, ini menjadi preseden buruk bagi kinerja pemkab dari sektor pendapatan,” ungkapnya usai rapat paripurna.
Politisi PKB tersebut menegaskan, seharusnya mengupayakan pendapatan terus bertambah. Selain itu, banggar juga mencermati penyesuaian-penyesuaian anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa anggaran OPD dikurangi. Termasuk pada anggaran pembebasan lahan untuk jalan lingkar selatan (JLS).
‘’Awalnya memasang Rp 50 miliar. Ternyata berkurang menjadi Rp 30 miliar,” tutur politisi asal Kecamatan Baureno tersebut.
Dana transfer daerah (TKD) juga menjadi pembahasan. Pemkab masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Sehingga, DPRD menginginkan agar pemerintah daerah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
‘’Menurut asumsi dari rapat dengan TAPD, berkurangnya TKD menurunkan target pendapatan,” tutur Umar.
Bupati akan Memaksimalkan PAD RSUD
Sementara itu, Bupati Setyo Wahono membenarkan jika TKD Bojonegoro berkurang. Dipotong 50 persen oleh pemerintah pusat. Kondisi itu berdampak pada pendapatan diterima daerah.
Putra asal Dolokgede tersebut menegaskan, akan tetap meningkatkan PAD. Menurutnya, APBD mengalami peningkatan, terutama sektor medis.
Rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi penopang pendapatan terbesar yang bakal dimasifkan.
‘’Mulai puskesmas hingga rumah sakit kami BLUD-kan (badan layanan umum daerah) semua,” tuturnya usai rapat paripurna.
Disinggung terkait PAD sektor pariwisata? Wahono menegaskan, nilai pendapatan masih konstan. Sama dengan tahun-tahun lalu. Upaya peningkatan masih berlangsung.
Tahun ini Pemkab Bojonegoro masih mengeksplor potensi wisata yang masuk geopark. Selain itu, faktor ekonomi yang belum menggeliat di masyarakat juga memengaruhi daya beli.
‘’Karena memang kita tahu sendiri kondisi masyarakat pendapatan lagi agak goyang,” ujarnya. (man/kza)
