Khorij Zaenal Assrori
Oleh: Nono Warnono
Pegiat Pendidikan, Bahasa, dan Sastra
Aktif di Sanggar Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB)
——————–
DISKURSUS Program Sekolah Rakyat (SR) dengan segala dinamika menyertai akhirnya dapat dieksekusi dalam implementasi proses pembelajaran secara gradual. Terealisasinya SR tahap pertama, sejumlah 63 titik dari 100 titik yang ditargetkan di seluruh Indonesia.
Memulai tahapan sistem penerimaan murid baru (SPMB). Juga proses belajar mengajar (PBM) dan tahapan orientasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026 sudah dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Penuh antusias dari segenap stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia.
Beberapa daerah hari efektif pertama masuk sekolah memang tidak dapat serentak karena berbagai kendala teknis. Semisal di Bojonegoro, proses pembelajaran sekolah rakyat baru akan dimulai akhir Juli 2025. Menunggu renovasi infrastruktur sekolah. Juga di beberapa daerah lain masih berlangsung secara kondisional.
Berlangsungnya KBM adalah momentum fenomenal menandai terwujudnya program SR salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program disebut bukti konkret komitmen pemerintah dalam mata rantai kemiskinan.
Yakni, melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini sebagai pengejawantahan Intruksi Presiden dalam Inpres 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.
Program ambisius ini diharapkan menjadi landasan terciptanya generasi penerus bangsa yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing global.
Menyasar Keluarga Miskin Ekstrem
Melalui program sekolah rakyat, bak peribahasa sekali mengayuh gayung, dua tiga pulau terlampaui. Bimakna, keluarga miskin ekstrem yang selama ini masih belum mendapatkan akses pendidikan berkualitas diharapkan dapat terjangkau oleh program SR.
Sekolah rakyat adalah sekolah gratis dengan konsep asrama. Menyasar anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Keluarga tersebut harus masuk desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Desil adalah metode untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan
Demi terealisasinya program tersebut sinergitas beberapa kementerian dan badan telah dirancang dengan baik. Kolaborasi.
Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pusat Statistik (PPS), hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Hal tersebut wujud nyata ikhtiar serius untuk merealisasikan sebuah program strategis.
Kementerian Pekerjaan Umum siap mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. BKN dan Kementerian PAN-RB siap mendukung dan menyukseskan program SR. Melalui penyediaan guru dan tenaga kependidikan profesional serta berdedikasi.
Bahkan dalam pembekalan bagi guru dan tenaga kependidikan telah disampaikan kurikulum SR, pendidikan inklusif ramah anak, serta pengenalan metode talent mapping. Dan, pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM)
Komitmen untuk menyukseskan program strategis ini telah disampaikan seluruh pemangku kapentingan (stakeholder). Seperti dikemukakan Wakil Kepala BKN Haryono Dwi Putranto, akan mengajukan sejumlah solusi inovatif memenuhi kebutuhan guru.
Dengan menugaskan guru lintas daerah, optimalisasi PPPK, serta penempatan lulusan PPG yang siap bertugas di seluruh wilayah Indonesia.
Besar Harapan, Masih Ada Tantangan
Namun, dalam implementasinya, program ini masih banyak kendala dihadapi. Besar harapan yang diimpikan, namun besar tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah beberapa daerah baik bupati maupun wali kota yang belum bersedia mengikuti program sekolah rakyat. Penolakan tersebut karena SR diutamakan bagi di daerah desil 1 dan 2. Penolakan tersebab, daerah tersebut tidak ada desil 1 dan 2 yang ditamakan dalam program tersebut.
Alasan lain yang menjadi penyebab kepala daerah menolak adalah ketersediaan lahan. Banyak daerah tidak memiliki lahan luas untuk sekolah rakyat.
Semula memang pemerintah mensyaratkan ketersediaan lahan sekitar 8 hektare. Memamng cukup sulit menyediakan lahan seluas itu untuk daerah perkotaan. Belakangan Menteri Sosial Syaifullah Yusup (Gus Ipul) menyebut lahan dimaksud tidak harus 8 hektare.
Untuk mengatasi kendala tersebut, sosialisasi secara masif perlu dilancarkan kepada semua lapisan masyarakat. Mengomunikasikan status kesejahteraan warga adalah sebuah keniscayaan.
Termasuk bagaimana menyediakan lahan menghadapi banyak kendala penting dicarikan solusi terbaik. Hebatnya kendala dan tantangan tersebut belakangan telah dapat direduksi dengan sinergitas yang strategis. Sehingga hasilnya produktif.
Program ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk menggerakkan perekonomian desil 1 dan 2. Diperkirakan ada seribu murid setiap hari makan dengan bahan makanan beras, sayur, dan lauk yang semua dari lokal.
Karenanya semua daerah didorong segera menyediakan lahan yang dibutuhkan. Serta mengajukan proposal program sekolah rakyat. Program ini bak kail yang disediakan oleh Presiden Prabowo Subiyanto, untuk memobilisasi pergerakan ekonomi daerah.
Akhirul kalam, antusiasme, sukacita, dan keriangan anak dalam belajar (joyful learning) pada awal tahun ajaran penting dirawat dan ditumbuhkembangkan.
Tak kalah penting eksistensi SR menjadi bahan perenungan masyarakat di era modern. Proses pendidikan sejatinya adalah representasi kegiatan investasi kualitas sumber daya manusia (human resources). (*)
