Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – DPRD Bojonegoro menjadi pihak yang paling banyak usul mengenai rencana pembangunan Bojonegoro pada 2027 mendatang.
Usulan-usulan itu istilahnya pokok-pokok pikiran (pokir). Digalang melalui reses dan rapat dengar pendapat para anggota DPRD Bojonegoro dengan masyarakat.
Kepala Bappeda Bojonegoro Helmy Elisabeth mengemukakan itu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2027.
Dalam agenda di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/3/2026) pagi itu, dia mengungkapkan, Bappeda Bojonegoro menerima 3.068 usulan dalam musrenbang.
‘’Usulan terbanyak dari pokir DPRD. Ada 1.734 usulan,’’ jelasnya.
Usulan lainnya, lanjut Helmy, datang dari desa atau kelurahan. Total sebanyak 1.293 usulan. Sedangkan, dari lembaga atau instansi vertikal ada 41 usulan.
‘’Sementara, usulan ke provinsi (Jawa Timur, red) terdapat 302 usulan,’’ imbuhnya.
Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro itu belum merinci di bidang apa saja ribuan usulan dalam musrenbang tersebut.
Yang jelas, pejabat perempuan kelahiran 1974 itu menyatakan, Pemkab Bojonegoro akan segera memverifikasi seluruh usulan dimaksud.
Secara teknis, verfikasi akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bojonegoro. Jika sudah klir, RKPD 2027 akan ditetapkan.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar yang hadir dalam musrenbang RKPD 2027 mengatakan, pihaknya serius mengawal agenda tersebut.
Kata dia, musrenbang sangat penting. Di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
‘’Guna mencapai konsensus bersama mengenai prioritas pembangunan pada 2027,’’ jelasnya. (sab/kza)
