Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – Hutan gundul di Bojonegoro yang ramai dipergunjingkan baru-baru ini, mendapat respons dari pemerintah daerah dan pewenang hutan setempat.
Pemkab Bojonegoro dan jajaran Perhutani di Bojonegoro telah menyusun rencana aksi. Keduanya akan bersinergi dan berkolaborasi menggalakkan reboisasi di hutan Bojonegoro.
Hal ini mengemuka dalam video yang diunggah Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah di akun Instagram pribadinya @nurulazizah_bojonegoro, Jumat (6/11/2026) malam.
Dalam video itu, dia mengemukakan, Pemkab Bojonegoro dan seluruh administratur Perhutani KPH di Bojonegoro telah menggelar rapat menyikapi hutan gundul di Bojonegoro.
Salah satu bahasan rapat tersebut ialah kawasan hutan di Bojonegoro luasnya 90.000 hektare, 40.000 hektare di antaranya telah menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Maka, sisa kawasan hutan seluas 50.000 hektare non-KHDPK itulah yang akan direboisasi pada akhir 2026 hingga awal 2027, ketika Bojonegoro masuk mangsa rendeng atau musim penghujan.
‘’Akan ditanami (direboisasi, red) dengan 1,8 juta pohon,’’ ungkap Wabup Nurul Azizah dalam video itu.
Sekadar diketahui, dengan menjadi KHDPK, kawasan hutan di Bojonegoro seluas 40.000 hektare memang tidak bisa direboisasi secara ideal. Sudah ditujukan untuk beberapa kepentingan khusus.
Salah satu kepentingan khusus itu ialah program Perhutanan Sosial. Dalam program besutan mantan Presiden Joko Widodo ini, lahan hutan KHDPK menjadi ladang garapan para petani hutan.
Dan lagi, tata kelola KHDPK merupakan wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Bukan wewenang Pemkab Bojonegoro atau Perhutani KPH di Bojonegoro.
Hal ini diterangkan Adminstratur Perhutani KPH Bojonegoro Slamet Juwanto saat diwawancara Bojonegoro Raya di Kantor Perhutani KPH Parengan, Rabu (23/9/2026) lalu. (sab/kza)
