Tuntas DTSEN, Pemkab Bojonegoro Kucurkan Honor Petugas Rp 1,93 miliar

30/03/2026
Ilustrasi petugas pemutakhiran DTSEN Bojonegoro. (Ilustrasi AI Gemini/ Bojonegoro Raya)

BOJONEGORORAYA – Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tuntas pada Selasa (31/3/2026). Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro optimistis target 100 persen tercapai.

Pemkab Bojonegoro bakal kucurkan anggaran sekitar Rp 1,93 miliar. Anggaran untuk honor petugas lapangan. Terdata sebanyak 2.580 petugas lapangan.

Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto mengungkapkan, verifikasi lapangan pemutakhiran DTSEN sudah mencapai tahap akhir. Petugas telah memverifikasi data.

Nantinya, data dikirim ke Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro. Berlanjut pengolahan data, sebelum data bisa disajikan.

“BPS mengolah data tiga atau empat bulan. Selanjutnya data bisa diakses,” ujar Antok sapaan akrabnya.

Pemutakhiran DTSEN mengalami perpanjangan. Awalnya target selesai 28 Februari. Butuh waktu.

Dinsos, menurut Antok, optimistis pendataaan sebanyak 455.077 kepala keluarga (KK) dapat terverifikasi 100 persen pada 31 Maret 2026.

Libatkan 2580 Petugas Lapangan

Antok membeberkan, pemkab bekerja sama dengan BPS dalam pemutakhiran DTSEN. Anggaran sekitar Rp 1,93 miliar bersumber APBD Bojonegoro.

Rencananya anggaran tersebut untuk 2.580 petugas lapangan. Setiap petugas lapangan mendapat sekitar Rp 750 ribu.

“Kami patut mengapresiasi para petugas telah mendata satu per satu ke rumah warga,” tutur mantan Camat Baureno tersebut.

PENDATAAN: Petugas Dinsos saat memverifikasi data DTSEN. Akhir Maret 2026 ini target tuntas. Pendataan sebanyak 445.077 kepala keluarga. (foto tangkapan layar/ Bojonegoro Raya)

Sementara itu, Camat Gayam Erna Zulaikah mengatakan, pendataan DTSEN di kecamatan penghasil migas tersebut sudah selesai 100 persen. Dari data terekap petugas lapangan di 12 desa, tercatat 12.073 kepala keluarga (KK) sudah verifikasi.

“Verifikasi sudah selesai 100 persen. Sudah masuk aplikasi DTSEN,” tutur mantan kepala bidang di dinas lingkungan hidup (DLH) tersebut.

Erna membenarkan, jika petugas pencacah data lapangan mendapat honor sebesar Rp 750 ribu. Jumlah tersebut tidak diterima penuh, karena dipotong pajak.

Erna memastikan pihak kecamatan tidak mengetahui detail terkait anggaran. Penyaluran dana tidak melalui kecamatan.

Baca Juga :  Bupati Wahono Launching Kalender Event dan Mars Bojonegoro

“Langsung transfer ke petugas,” tuturnya. (man/kza)

error: Content is protected !!