Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA — Pemkab Bojonegoro akhirnya buka suara perihal adanya dana mengendap Rp 3,6 triliun di kas daerah tahun ini. Sebagaimana disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah menerangkan, dana Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 Bojonegoro senilai Rp 3,6 triliun itu sengaja disiapkan.
Hal itu diungkapkan saat dia memberikan arahan dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Pengadaan Mobil Siaga Desa 2025 di Partnership Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025).
Dana SiLPA APBD 2025 Bojonegoro sebanyak Rp3,6 triliun yang tersimpan di kas daerah itu, tegas dia, bukan uang menganggur. Dana disimpan sebagai langkah antisipatif dan hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Dalam rangka menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat 2026 mendatang,” ujarnya.
Pada 2026 itu, jelas Wabup Nurul Azizah, pemerintah pusat memotong dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) Bojonegoro sekitar Rp 1,2 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tersisa Rp 3,3 triliun, dari semula Rp 4,5 triliun.
Mantan Sekda Bojonegoro itu meneruskan, kebijakan mengenai penyimpanan dana SiLPA Rp 3,6 triliun tersebut telah diambil Pemkab Bojonegoro dengan perhitungan matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Tujuannya agar program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan walau ada dinamika fiskal nasional,” tegasnya.
Perempuan asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro itu mengutarakan, dana SiLPA Rp 3,6 triliun itu akan digunakan untuk mendanai beragam program Pemkab Bojonegoro untuk masyarakat.
Di antaranya, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), penggratisan premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pemberian beasiswa untuk mahasiswa Bojonegoro—sebagai upaya meningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (sab/kza)
