M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mulai menderek roda kepengurusan. Sodorkan sepuluh agenda ke meja DPRD Bojonegoro. Salah satunya rencana induk pendidikan kabupaten (RIPK).
Serta, terbentuknya satu data mengurai masalah pendidikan. Terutama, pengentasan anak tidak sekolah (ATS) jadi poin utama. Problematika pendidikan di Bojonegoro.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Sudalhar menegaskan, dunia pendidikan perlu ada satu platform yang tidak hanya menjadi legitimasi program pendidikan daerah.
Melainkan menjadi rujukan membentuk wajah pendidikan masa mendatang.
“Kami ingin satu bentuk yang kami sebut rencana induk pendidikan kabupaten,” tuturnya saat rapat di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro Senin (7/9/2026).
Dalhar mengatakan, RIPK memuat roadmap pendidikan daerah. Setidaknya, agar mempunyai ciri khas karakter masyarakat Bojonegoro. Tentu, tetap mengadopsi pendidikan Indonesia.
Terdapat variasi implementasi. Agar relevan dengan kondisi daerah. Menuangkan dalam RIPK.
“Agar mempunyai warna yang berbeda sesuai dengan kondisi daerah, kultur dan problematika Bojonegoro,” tutur ketua Stikes Muhammadiyah Bojonegoro tersebut.
Menurut Dalhar, ide itu berawal dari visi data yang konkret. Langkah-langkah mencapai tujuan dengan indikator terukur. Termasuk sarana pendukungnya.
“Berharap ke depan melahirkan generasi mempunyai karakter Bojonegoro,” tutur akademisi asal Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, tersebut.
Dorong Setiap Sekolah Tonjolkan Satu Keunggulan
Menurut dia, Kabupaten Bojonegoro mempunyai prasarana strategis terhadap perkembangan Indonesia. Mulai zaman kerajaan era Majapahit, Jipang menuju Rajekwesi, hingga terbentuknya nama Bojonegoro.
“Dan orang-orang Bojonegoro adalah orang-orang berkarakter positif,” tutur sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bojonegoro.
Langkah setelah RIPK terbentuk, akan mengolaborasikan dengan satuan pendidikan. Mendorong setiap satuan pendidikan menonjolkan satu keunggulan. Menjadi pilihan siswa sesuai passion dan keunggulannya
Adapun sembilan program lainnya yakni, penanganan ATS. Penyusunan satu data rujukan, mengawal dana abadi migas, mempercepat pemerataan, memperkuat sekolah swasta.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, pendidikan formal dan nonformal, mengembangkan satuan pendidikan dan forum komunikasi dengan DPRD.
“Secara legislasi kami sudah ada landasan hukum. Tentu perlu alokasi anggaran. Sehingga kami punya fungsi melekat sebagai fasilitator, mediasi maupun pengawasan pendidikan,” jelasnya.
Disdik: Anggaran Rp 70 Juta Sudah Tertuang P-APBD 2026
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, tahun ini telah mengusulkan anggaran dewan pendidikan Rp 70 juta. Sudah masuk dalam Perubahan APBD 2026.
“Awalnya dewan pendidikan mengusulkan pengajuan Rp 100 juta,” jelasnya.
Tadlo melanjutkan, untuk plafon anggaran 2027 belum tersedia. Dewan Pendidikan bisa mengajukan kembali pada Perubahan APBD 2027.
Dengan program dewan pendidikan, menurut Tadlo, tentu membantu disdik. Menyelesaikan banyak problem pendidikan di daerah.
Termasuk ATS yang perlu mendapat intervensi. Dengan kolaborasi dewan pendidikan akan membantu pengentasan anak tidak sekolah.
Ketua DPRD: Besaran Anggaran Sudah Cukup Baik
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, pihaknya mendorong usulan dewan pendidikan agar terealisasi. Bersama DPRD, kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang penting.
“Diskusi hari ini sangat konstruktif untuk membangun pendidikan Bojonegoro,” tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Terkait alokasi anggaran untuk Dewan Pendidikan tahun ini, menurut Umar, sudah terealisasi cukup baik. Sebab, dari usulan Rp 100 juta, terealisasi Rp 70 juta.
“Sudah baik, misalkan mengusulkan Rp 1 miliar realisasinya Rp 700 juta itu sudah bagus,” ujarnya sambil tertawa hangat kepada para dewan pendidikan yang hadir di ruang rapat. (man/kza)
