Bertemu Dewan Pendidikan, Wabup Nurul Azizah Beri Pesan Pengentasan Anak Tidak Sekolah

10/07/2026
SILATURAHMI: Jajaran pengurus Dewan Pendidikan Bojonegoro saat silaturahmi ke Wabup Nurul Azizah. Silaturahmi dan membahas bersama terkait strategi pengentasan anak tidak sekolah. (Foto: Istimewa/ Bojonegoro Raya).

BOJONEGORORAYA – Pengentasan anak tidak sekolah (ATS) di Bojonegoro menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah berdiskusi bersama strategi pengentasan ATS saat menerima kunjungan Dewan Pendidikan.

Pertemuan gayeng di Ruang Setyawati Pemkab Bojonegoro, Rabu (8/7/2026). Dewan Pendidikan mendorong penyusunan peta jalan atau roadmap. Peta jalan ini bisa memberikan arah pembangunan pendidikan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Nantinya, peta jalan tersebut bisa menjadi pijakan bersama membangun pendidikan Bojonegoro. Melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ahmad Anfasul Marom menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan membangun komunikasi sekaligus mendengarkan arahan pemerintah daerah terkait persoalan strategis pendidikan.

“Selain bersilaturahmi, kami ingin membangun sinergi sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pembangunan pendidikan,” ujarnya.

Wabup Nurul Azizah menyambut baik kunjungan tersebut. Dan, menyampaikan sejumlah program dan persoalan pendidikan membutuhkan perhatian bersama.  Misalnya, pelaksanaan program beasiswa dan penanganan ATS.

“Ini perlu dukungan dari Dewan Pendidikan karena menjadi salah satu indikator kinerja utama dinas pendidikan,” ujarnya. Jajaran Dewan Pendidikan menyambut arahan sebagai bagian agenda penyusunan program kerja ke depan.

Butuh Perencanaan Jangka Panjang Pendidikan

Asisten I Setda Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menyampaikan penyusunan roadmap pendidikan menjadi panduan jangka panjang. Konsep tersebut bisa seperti sistem perencanaan pembangunan daerah.

Arah pembangunan daerah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Lalu, penjabaran melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan program tahunan.

Kusnandaka menyoroti persoalan anak tidak sekolah memiliki hubungan dengan berbagai faktor, termasuk kemiskinan. Karena itu, penanganannya butuh sinergi lintas kebijakan dan lintas lembaga.

Selain itu, partisipasi masyarakat harus menjadi perhatian pembangunan pendidikan.

Kepala Disdik Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan berbagai upaya pemerintah daerah menangani anak tidak sekolah. Pendataan ATS secara by name by address.

Selanjutnya, membahas data tersebut untuk menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi dan penyebab masing-masing anak tidak bersekolah.

Baca Juga :  Berikut Rangkaian Acara Hari Koperasi Jatim di Bojonegoro, Pasar Rakyat UMKM, Rekor MURI 2025 Penari, Jalan Santai

Tadho sapaannya juga menyampaikan terkait pemetaan distribusi guru dan kepala sekolah. (man/kza)

error: Content is protected !!