Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – DPRD Bojonegoro menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Bojonegoro.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengemukakan, hingga akhir September 2025, APBD Bojonegoro baru terserap 37,07 persen dari total sekitar Rp 7,8 triliun.
Umar sapaannya menyebut, serapan APBD baru sampai di nominal Rp 2,89 triliun itu patut disayangkan. Berdampak buruk bagi perekonomian daerah.
“Memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya kepada awak media, Rabu (1/10/2025) siang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meneruskan, DPRD Bojonegoro sering mengingatkan Pemkab Bojonegoro agar lekas menyerap APBD.
Persisnya, ragam proyek dan program Pemkab Bojonegoro mesti cepat dieksekusi dan dituntaskan. Jangan sampai lelet atau molor.
“Jika molor, akan menimbulkan persoalan baru. Menghambat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Harusnya, lanjut Umar, serapan APBD sesuai target triwulan. Sehingga, serapan berkualitas. Realisasi proyek dan program tidak digenjot akhir tahun.
“OPD (organisasi perangkat daerah, red) yang serapannya rendah, patut dievaluasi,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro berkomentar perihal rendahnya serapan APBD ini.
Persisnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo mengatakan, ada beberapa pemicu serapan rendah itu terjadi.
“Salah satunya, masih banyak program Pemkab Bojonegoro sedang berjalan. On progress,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Anie sapaannya berharap, semua program yang direncanakan Pemkab Bojonegoro dapat terlaksana lancar. Tuntas sebelum tutup 2025 mendatang.
Diketahui, rendahnya serapan APBD 2025 Bojonegoro juga disoroti Kemendagri. Bojonegoro masuk 20 kabupaten dengan penyerapan APBD terendah tingkat nasional. (sab/kza)
