Tim Redaksi
BOJONEGORORAYA – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengapresiasi dan bersyukur atas penghargaan nasional saat Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX.
Pemkab Bojonegoro mendapat Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam Upacara Hari Otonomi di Halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (27/4/2026).
Setyo Wahono mengatakan, penghargaan ini hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro.
”Seluruh jajaran kepala OPD, camat, hingga pemerintahan desa telah kita ajak bersama-sama menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas serta turut serta mendukung dan mensukseskan program nasional,’’ ujarnya.
‘’Penghargaan ini adalah milik seluruh jajaran dan menjadi komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat,” tutur Setyo Wahono.
Peringatan tahun ini mengusung tema Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita. Sebuah ajakan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menghadirkan pelayanan publik berkualitas. Serta tata kelola pemerintahan efektif dan berkeadilan.
Wahono: Tak Sekadar Angka, Budaya Kerja Melayani Warga
Bupati menambahkan bahwa capaian kinerja tinggi ini tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah terlena serta tidak berpuas diri dan jumawa. Sebaliknya, data kinerja menjadi kata kunci dan segala sesuatu bisa terjadi perubahan.
“Konsistensi, tekad, dan budaya kerja baik harapannya tidak hanya menjadi angka semata. Melainkan menjadi mentalitas melayani masyarakat. Kita harus terus mendukung program nasional demi membawa masyarakat Bojonegoro lebih sejahtera,” jelas bupati kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, tersebut.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 15 kabupaten di Indonesia meraih penghargaan ini. Bersanding daerah berprestasi lainnya seperti Kabupaten Banyuwangi, Sumedang, dan Sidoarjo.
Serta, beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, juga turut mendapat penghargaan.
Wamendagri: Otonomi Daerah Semangat Kemandirian Fiskal
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa otonomi daerah adalah proses dinamis menuntut penguatan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.
“Otonomi daerah bukan hanya memerlukan bupati, walikota, atau gubernur yang hebat saja. Tetapi, juga pimpinan OPD, eselon di bawahnya, hingga camat, lurah, dan kepala desa yang mumpuni. Tentu, untuk membangun pemerintahan yang efektif,” tegasnya.
Bima Arya mengingatkan bahwa momentum ini harus menengok sejarah otonomi daerah. Serta menghidupkan kembali semangat berproses terus menyempurnakan, memperbaiki, mengevaluasi, melalui konsepsi kewenangan yang berintegritas.
Tanpa integritas, kewenangan hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, mengarahkan otonomi pada kemandirian fiskal. Dan efisiensi menjadi transformasi budaya kerja, bukan sekadar angka laporan. (*/kza)
