M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Sally Atyasasmi mendorong pengarusutamaan gender (PUG) masuk di kurikulum pendidikan daerah.
Menjadi edukasi penting mengurai masih tingginya angka pernikahan dini. Menanamkan nilai kesetaraan di bangku pendidikan. Integrasi gender sejak dini.
‘’Pengarusutamaan gender ini kan sudah menjadi perda (peraturan daerah), tentu yang fundamental saat ini harus menjadi kurikulum di sekolah,” tutur ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Selasa (5/5/2026).
Menurut Sally, pengetahuan tentang PUG penting melebur dalam ranah pendidikan untuk mengedukasi. Bermula dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
“Untuk mengurai masalah angka pernikahan dini membutuhkan eduksi secara menyeluruh. Tidak sekadar slogan saja,” tutur politikus Partai Gerindra tersebut.
Legislator yang konsen isu perempuan tersbeut menilai, sekolah menjadi ruang yang relevan menanamkan nilai kesetaraan dan keadilan gender.
Terkait kurikulum, tentu bisa berisi tentang bagaimana perempuan melindungi dirinya. Pengintegrasian perspektif gender.
“Mereka tahu fungsi organ-organ mereka, tahu bagaimana bersikap ketika menghadapi ancaman atau sesuatu yang menyakiti mereka,” tutur politikus tinggal di Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo tersebut.
PUG Tidak Sekadar Slogan, Edukasi sejak Dini
Sally menegaskan, PUG tidak sekadar kegiatan kampanye melalui slogan, poster iklan layanan masyarakat. Sebaliknya, pelajar mulai sejak kecil sudah harus tahu terkait pencegahan kekerasan bahaya pernikahan dini.
‘’Saya berharap ini bisa direalisasikan. Harus menjadi kurikulum dan anak-anak bisa memahami sejak dini,” tambahnya.
Adapun, isu PUG sudah rumuskan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2025. Berdasar pasal 6 ayat 1 perda tersebut, menyebutkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan PUG terkait pembagunan terutama di bidang pendidikan.
“Berharap seluruh kebijakan di Bojonegoro melibatkan perempuan dan responsif terhadap kebutuhan perempuan,” jelasnya.
Sebagai repreasentasi perempuan di gedung DPRD, Sally tidak hanya hadir sebagai persentase angka perempuan di gedung parlemen. Namun, menyaurakan kebutuhan-kebutuhan perempuan di daerah. (man/kza)
