Anggaran Bendungan Karangnongko Menipis, Pemdes Kalangan Butuh Kejelasan

01/07/2026
PROYEK NASIONAL: Balai Desa Kalangan masuk dalam proyek Bendungan Karangnongko. Anggaran tahun ini menipis. Pengerjaan 41 persen. (Foto: Lukman Hakim/ Bojonegoro Raya).

BOJONEGORORAYA – Proyek Bendungan Karangnongko masih terealisasi 41 persen. Belum ada progres lanjutan. Anggaran menipis. Berlanjut penurunan elevasi bendungan.

Pemerintah Desa (Pemdes) Kalangan, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, menanti kejelasan. Ada keinginan mengeluarkan bangunan balai desa (baldes) dari daftar penetapan lokasi (penlok) proyek bendungan.

“Yang urgen itu elevasinya (bendungan) diturunkan. Otomatis balai desa tidak ikut tenggelam. Kami pertahankan, kalau begitu tidak diikutkan penlok saja,” ujar Kepala Desa Kalangan Kasmani kepada Bojonegoro Raya.

Adapun, secara administratif peta genangan Bendungan Karangnongko, bangunan fasum tersebut masuk zona genangan pada elevasi +40,00 meter. Bahkan, belum ada kejelasan ganti rugi untuk fasum hingga tahun ini juga belum ada kejelasan.

‘’Proyeknya berhenti, memang ada pekerja di lokasi. Tapi, hanya sekadar. Supaya dipandang ada pengerjaan proyek,” tukasnya.

Berdasar hasil mengikuti beberapa rapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, anggaran hanya tersisa Rp 20 miliar. Sementara, kebutuhan anggaran lebih tinggi.

‘’Inspeksi jalan bendungan saja membutuhkan lebih dari itu, makanya mandek jegrek,” ujarnya.

Kasmani mebeberkan, jika warga yang terdampak relokasi sebagian sudah pindah, sebagian lagi masih menetap. Pihaknya berharap ada kejelasan terkait ganti rugi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tanah kas desa (TKD).

Masih Menjadi Proyek Strategis Nasional

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro Retno Wulandari mengklaim, Bendungan Karangnongko tetap berprogres.

Masih berlanjut. Targetnya selesai 2029 mendatang. Masih masuk dalam skema proyek strategis nasional (PSN).

‘’Info yang kami terima dari BBWS masih tetap menjadi PSN,” tutur Retno.

Ditanya terkait dampak efisiensi pemerintah pusat, pihaknya tidak menanggapi lebih jauh. Karena hal tersebut merupakan kewenangan internal BBWS.

Baca Juga :  Dinkominfo Bojonegoro Raih Juara 3 JPRA 2025, Website Terbaik setelah Malang dan Surabaya 

‘’Beberapa waktu lalu BBWS menyampaikan ada kendala, tapi terus jalan kalau melihat dari progresnya sudah 41 persen,” tutur perempuan pernah menjabat kepala dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro.

Retno memastikan, dinas PU SDA mengantongi data progres 41 persen pembangunan fisik. Namun, pihaknya perlu mencocokan data terlebih dahulu.

‘’Nanti saya lihatkan paparan datanya di kantor,” janjinya. (man/kza)

error: Content is protected !!