M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Bojonegoro irit bicara perihal aksi demonstrasi Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro, Senin (22/6/2026) siang.
Donny Bayu Setiawan, anggota Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro yang bisa dikonfirmasi, tidak eksplisit menanggapi aksi itu. Kata dia, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara.
‘’Saya tidak menanggapi aksi demo. Itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya kepada Bojonegoro Raya, Senin (22/6/2026) sore.
Namun, Sekretaris DPC PDIP Bojonegoro tersebut menegaskan, pihaknya punya evaluasi atas bergulirnya program MBG. Cakupan evaluasi itu lebih luas dan komprehensif.
Di antaranya, politikus PDIP akrab disapa Donny ini menyampaikan, pihaknya menilai pendidikan jauh lebih penting dari pada MBG. Maka, MBG jangan menggangsir anggaran pendidikan.
‘’Memperbaiki pendidikan menurut kami lebih penting. Perbaiki gedung sekolah dan kesejahteraan guru. Terutama, guru honorer,” jelasnya.
Pihaknya mengerti, MBG memiliki tujuan baik. Namun, tata kelolanya terbukti tidak baik. Ada kasus korupsi di atas. Ada salah sasaran di bawah. Tujuan dan realita di lapangan, tidak sejalan.
Mengevaluasi itu, pihaknya meminta segala celah rasuah ditutup rapat. Sekolah, kantin, dan wali murid dilibatkan lebih aktif. Penerima MBG didata ulang, harus yang benar-benar membutuhkan.
‘’Kalau mau jujur melihat realita di lapangan, banyak menu MBG tidak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah,’’ sesalnya.
Ada aneka sebab memicu itu. Di antaranya, menu MBG tidak menggugah selera, mendekati basi, dan lainnya. Ujungnya, menu MBG dibuang atau dibawa pulang untuk pakan ternak.
‘’Hal itu jelas berbeda dari tujuan awal. Sungguh jauh panggang dari api,” imbuh anggota DPRD Bojonegoro dari dapil V tersebut.
Lain itu, lanjut Donny, distribusi MBG juga kerap dikeluhkan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Guru yang sudah banyak tugas, masih harus membagikan dan membereskan ompreng MBG.
Terakhir, banteng muda ini merefleksi, MBG sebenarnya bukan soal dilanjutkan atau dihentikan. Tapi betul-betul harus dievaluasi dari hulu ke hilir. Berbasis data dan kajian akademis.
‘’MBG harus berjalan baik dan sesuai tujuan. MBG ini bersumber dari uang rakyat,” pungkas politikus dari rahim GMNI itu. (man/sab)
