Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – Para buruh pabrik rokok di Bojonegoro tidak turun ke jalan untuk memeringati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Kamis (1/5/2025) ini.
Namun, pada May Day ini, mereka merangsek masuk Kompleks Pemkab Bojonegoro–duduk manis di Pendapa Malawapati. Bermediasi dengan para pejabat serta aparat setempat.
Para buruh rokok dimaksud tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro.
Dalam mediasi seremonial itu, mereka menuntut empat hal. Di antaranya, menolak kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2026 dan Perda Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Lalu, meminta jaminan kelancaran pencairan Bantuan Lamgsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil (DBH) CHT. Serta, meminta tidak ada PHK bagi para buruh di Bojonegoro.
Ketua FSP RTMM SPSI Bojonegoro Anis Yuliati menjelaskan, kenaikan CHT akan memberatkan pabrik rokok sekaligus para buruh pabrik rokok. Karena itu, kenaikan CHT harus ditolak.
Perihal Perda Bojonegoro tentang KTR yang masih berupa rancangan, Anis menyebut, pihaknya sangat menolak regulasi tersebut. Perda KTR itu belum saatnya diterapkan di Bojonegoro.
Bojonegoro, kata dia, salah satu daerah penghasil tembakau terbanyak dan terbaik. Juga banyak pabrik rokok yang memperkerjakan ribuan buruh. Regulasi KTR, merisaukan.
“Bojonegoro ini banyak perusahaan rokok, banyak buruh rokok, banyak petani tembakau. Miris, jika ada perda KTR,” tegasnya, Kamis (1/5/2025).
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, pihaknya mengakomodir sejumlah tuntutan dilontarkan para buruh rokok di Bojonegoro dimaksud.
“Saya sangat mendukung industri padat karya. Tuntutan tadi akan kita perjuangkan. Demi kemaslahatan dan kemakmuran Bojonegoro,” tuturnya. (sab/kza)
