Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – Pemkab Bojonegoro punya inisiasi baru. Yakni, memampang data warga miskin di setiap balai desa. Bahkan, juga di depan gang.
Hal itu untuk memberitahu masyarakat setempat tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan. Menghindari kecemburuan dan salah sasaran.
Inisiasi tersebut diutarakan Wakil Bupati Bojonegoro (Wabup) Nurul Azizah dalam Apel Rutin Pemkab Bojonegoro di muka Pendapa Malawapati, Rabu (23/4/2025).
Nurul mengemukakan, inisiasi dimaksud merupakan oleh-oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono seusai berkunjung ke Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu.
Secara lebih lengkap, lanjut Nurul, oleh-oleh dari kunjungan ke Pemkot Surabaya itu perihal Validitas Data Dasar dalam Pengentasan Kemiskinan.
Salah satu cara memvalidasi, data dasar tersebut harus dibuka masing-masing pemerintah desa (pemdes). Harus di-publish. Di balai desa, di depan gang.
“Sehingga, siapa pun bisa melihat siapa saja yang tercatat sebagai warga miskin. Karena, itulah sasaran penerima manfaat (bantuan, red),” ujarnya.
Nurul menilai, hal tersebut punya logisitas. Sebab, masyarakat bisa melihat dan turut terlibat mengontrol keabsahan data warga penerima bantuan.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Bojonegoro Samudi menyambut baik inisiatif tersebut.
“Untuk tujuan transparansi, inisiatif itu bagus,” ujarnya saat dihubungi Bojonegoro Raya, Jumat (25/4/2025) siang.
Namun, Samudi mengatakan, standar kemiskinan yang ditetapkan harus lebih diperjelas. Mengingat, standar kemiskinan di Bojonegoro saat ini ada beberapa versi.
Dua di antaranya, versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan versi Pemkab Bojonegoro sendiri yakni Data Kemiskinan Daerah (Damisda).
“Dari beberapa versi itu, harus ditetapkan dulu, kita pakai yang mana,” tutur pria yang juga Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro ini. (sab/kza)
