M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA – Guru-guru pendidikan agama Islam (PAI) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menanti tunjangan segera cair. Berharap tidak molor lagi.
Sudah sebulan belum tampak “hilal” tanda-tanda pencairan. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro masih mengusulkan persetujuan anggaran.
Salah satu guru MTsN Bojonegoro enggan disebutkan namanya mengungkapkan, keterlambatan pencairan biasanya hanya tiga hari. Kali ini hingga satu bulan belum cair.
“Iya, tidak masalah kalau terlambat dua hari, tiga hari. Tidak sampai berbulan-bulan,” keluhanya kepada Bojonegoro Raya Selasa (7/7/2026).
Dia mengatakan, molornya pencairan tunjangan tentu berdampak pada pemasukan. Para guru harus menutup kebutuhan sehari-hari, selain mengajar.
Terlebih, guru yang mempunyai tanggungan angsuran, uang tunjangan jadi tumpuan perekonomian. Dia berharap, pencairan tunjangan bisa tepat waktu.
‘’Untuk kebutuhan sehari-hari harus menutup dari uang yang lain,” katanya.
Kebutuhan Anggaran Rp 27 Miliar
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Bojonegoro Sholihul Hadi mengatakan, sudah mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Saat ini, Kemenag Bojonegoro menunggu persetujuan pemerintah pusat.
“Juli ini akan ada kepastian disetujui atau tidaknya. Kalau disetujui akan segera kami proses,” jawabnya.
Sholihul membeberkan, kebutuhan anggaran tahun ini mencapai Rp 27 miliar. Angkanya lebih besar dari sebelumnya. Sebab, tahun ini ada penambahan guru PPPK PAI yang belum masuk pada penyusunan anggaran di 2025.
“Saat penyusunan anggaran jumlah guru yang lulus tidak sebanyak sekarang,” tegasnya.
Dari hasil penghitungannya, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pencairan Maret. Tidak bisa mengaver hingga akhir tahun ini. Pihaknya berharap agar segera ada persetujuan pengajuan tambahan anggaran.
“Mudah-mudahan segera mendapat persetujuan,” jelasnya. (man/kza)
