M. Lukman Hakim
BOJONEGORORAYA — Kawasan hutan Bojonegoro bagian selatan, gundul sekaligus tandus. Beberapa netizen sampai memparodikannya seperti gurun pasir di negeri-negeri Timur Tengah.
Administratur (Adm) Perhutani KPH Bojonegoro Slamet Juwanto mengatakan, tidak semua hutan gundul di Bojonegoro selatan merupakan milik atau dikelola oleh pihaknya.
“Ada sebagian (hutan, red) diambil alih Kementerian Kehutanan (Kemenhut, red),” ungkapnya kepada Bojonegoro Raya, Selasa (6/10/2026).
Dia membeberkan, ada sekitar 1.500 hektare hutan KPH Bojonegoro diambil alih Kemenhut sebagai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Salah satunya, untuk program perhutanan sosial.
Termasuk hutan di sekitar Wisata Negeri Atas Angin yang banyak disorot netizen baru-baru ini, itu bagian dari KHDPK otoritas Kemenhut. Dikelola kelompok tani hutan (KTH) dalam program perhutanan sosial.
‘’Dulu, kami mengelola hutan sekitar 50.000 hektare. Saat ini, sekitar 35.000 hektare,’’ jelas Slamet Juwanto.
Juwanto sapaannya tidak menampik ada hutan KPH Perhutani yang juga gundul. Karena itu, pihaknya telah dan akan terus mereboisasi. Targetnya, seluas 2.175 hektare sepanjang tahun ini.
‘’Prioritasnya (reboisasi, red) wilayah selatan. Seperti Gondang, Deling, dan area Perhutani lainnya,’’ ujar pria akrab disapa Juwanto ini.
Terkait ancaman bencana ekologi, Juwanto menyebut, perlu penanganan menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Langkah paling dahulu, harus menangani hutan gundul di wilayah hulu.
‘’Kuncinya (hutan gundul, red) di hulu harus segera ditangani. Jika yang ditangani hanya di hilir, setiap tahun akan tetap ada banjir bandang,’’ tandasnya.
Pemerhati lingkungan Agus Riyan mengemukakan, alih fungsi lahan hutan di Kecamatan Gondang dan sekitarnya terjadi mulai 1999. Sejak program perhutanan sosial bergulir 2018/2019, makin parah.
“Kurang sosialisasi kepada masyarakat terkait perhutanan sosial. Sebagian besar menganggap seperti hak milik. Padahal hak guna,” tuturnya.
Warga Desa Krondonan, Kecamatan Gondang ini meneruskan, butuh perhatian serius agar perhutanan sosial tidak makin menghabiskan hutan. Perlu pendampingan intensif untuk KTH penggarap KHDPK perhutanan sosial.
‘’Sudah banyak aturan di dalam perhutanan sosial. Tapi, pendampingan masih kurang,’’ jelas pemerhati lingkungan yang juga petani hutan ini.
Relasi antara ekologi dan ekonomi, lanjut Agus sapaannya, memang dilematis. Masyarakat butuh tanaman cepat produksi seperti jagung. Sementara, hutan butuh tanaman perkerasan yang lama tempo produksinya.
‘’Hal yang paling memungkinkan ialah mengganti skema. Tanam pohon buah-buahan untuk tutupan. Bawahnya tanaman cepat produksi. Tumpangsari,’’ jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menyoroti hutan gundul di Bojonegoro selatan. Itu pemicu bencana ekologi. Saat musim kemarau, sulit air. Saat musim hujan, banjir bandang.
“Perlu keterlibatan semua pihak untuk mengantisipasi. Bencana seperti ini sudah sering terjadi. Terus berulang,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Pemkab Bojonegoro akan membentuk satgas kebencanaan. Melibatkan semua pihak. Termasuk Perhutani dan Kemenhut. Dua instansi ini wajib terlibat. Sama-sama mengelola hutan.
“Keduanya akan kami libatkan dalam satgas kebencanaan,” tegas anggota DPRD Bojonegoro yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro ini. (man/sab)
