M. Lukman Hakim
Anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Harus dituntaskan pemerintah daerah.
———————
BAYANG-bayang anak menanggalkan seragam sekolah jadi ironi di Bojonegoro, kabupaten dengan APBD melimpah. Benang kusut yang perlu diudari atau diurai. Anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
Tidak perlu jauh ke wilayah pelosok untuk melihat potret ATS. Di warung kopi tidak jauh dari gedung Pemkab Bojonegoro yang menjulang tinggi, kerap kali berjumpa dengan anak usia sekitar 12 tahun memainkan melodi ukulele-nya. Ngamen.
Bergeser ke potret ATS yang jauh dari perkotaan, fasilitas dan akses pendidikan minim seperti di wilayah sekolah satu atap. Para guru berjibaku membujuk-rayu anak-anak untuk masuk pendidikan formal.
Tidak berhenti di SD-SMP. Meski kesadaran pentingnya pendidikan sudah berangsur tumbuh, nyatanya fenomena anak putus sekolah masih menjadi momok menakutkan di dunia pendidikan.
Tentu, ATS berada di wilayah kantong kemiskinan, akar permasalahannya lebih runyam. Minat melanjutkan pendidikan minim, karena tuntutan ekonomi.
Ada yang berhenti karena di-bully. Lingkungan sekolah yang tidak ramah, kecanduan game online. Hingga sebagian lebih memilih nikah dini.
Para ATS yang sudah merantau untuk bekerja, menjadi salah satu hal yang membuat pemkab butuh putar otak lebih keras. Kesulitan mengajak untuk kembali sekolah formal. Atau mengajak mengikuti pendidikan non-formal kejar paket.
Menilik Pengentasan ATS di Ciamis dan Subang
Tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro menargetkan angka ATS bisa turun 50 persen dari total jumlah 4.746 anak. Atau sekitar 2.805 anak diharapkan bisa kembali mengenyam pendidikan.
Untuk mencapai target tersebut, butuh metode dan strategi tepat dan inklusif. Sesarengan dan terkonsep.
Mari berkaca pada penanganan ATS di Subang, Jawa Barat. Mereka telah berhasil mengembalikan sekitar 4.600-an ATS dalam kurun waktu satu tahun.
Kebijakan utama dengan verval data berbasis by name by address. Pemutakhiran data secara real time. Membentuk satgas di setiap kecamatan dan desa.
Praktik baik penanganan ATS juga ada di Kabupaten Ciamis. Telah berhasil mengentaskan ATS sebanyak 4.196 anak.
Kembali mengenyam pendidikan formal maupun PKBM. Dengan memanfaatkan kader statistik di tingkat desa untuk memetakan anak tidak sekolah secara presisi.
Pemkab Ciamis menghubungkan layanan sekolah kesetaraan paket A, B, dan C. Upaya program keterampilan kerja untuk menarik minat remaja sudah telanjur bekerja.
Dengan APBD sebesar Rp 2,6 triliun, Pemkab Ciamis bisa melesat cepat mengentaskan ATS. Bagaimana dengan Pemkab Bojonegoro yang mempunyai APBD Rp 6,4 triliun? Seyogyanya bisa lebih mempunyai daya ungkit jauh lebih besar.
Alarm Digital Anak Tidak Sekolah Lebih Seminggu
Langkah kolaborasi lintas sektoral, sengkuyung bareng elemen masyarakat di tingkat akar rumput adalah kunci. Mengedepankan pendekatan humanis, partisipatif, dan mengetahui kebutuhan para ATS.
Misalnya, membuat sistem alarm data digital di setiap sekolah. Jika ada anak yang tidak masuk sekolah selama berbulan-bulan, segera ada tindakan preventif terintegrasi.
Beberapa contoh tersebut terangkum dalam laku profetik. Bisa menjadi jalan keluar ditempuh untuk mengajak anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.
Dengan menilik kembali jalan hikmah yang dipraktikkan para nabi, diinternalisasikan dalam kebijakan birokrasi.
Nabi membela kaum mustadh’afin, membersamai yang dilemahkan sistem. Mempersuasi dengan mengunjungi rumah masyarakat dan kelompok untuk mengajak bersama kembali kejalan yang lebih baik.
Konkretnya, Pemkab Bojonegoro harus blusukan (bukan untuk pencitraan) mengetuk pintu rumah masing-masing ATS yang terdata. Jemput bola dengan memanfaatkan infrastruktur yang tersedia.
Sebab, tanpa mengetahui latar belakang siswa putus sekolah hingga dapur rumah, mustahil bisa mendapatkan gambaran utuh permasalahan yang dihadapi.
Data tidak hanya dilihat sebagai deretan angka di atas meja. Saat pemerintah mengetuk rumah para ATS, angka-angka tersebut akan bertransformasi menjadi cerita-cerita manusia sepenuhnya.
ATS tidak boleh dipandang sekedar angka statistik. Harus dilihat sebagai manusia dan haknya yang melekat, secara holistik.
Karena problem putus sekolah dampak dari masalah struktural yang berlarut. Jika tidak ada dorongan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, mungkin masalah putus sekolah hanya sayup-sayup terdengar.
Kebijakan ke depannya diambil musti berbasis masalah dan kebutuhan. Pemberian dosis obat pengentasan tidak boleh salah kepada para ATS. Terlebih setiap individu mempunyai karakteristik perlu ditimang dan dipilah sebelum menerapkan strategi pengentasan.
Intervensi Ekonomi dan Aspek Psikologi
Selain intervensi ekonomi menjadi alat pendorong anak kembali sekolah, aspek psikologi perlu jadi pisau bedah. Saat berdialog dengan orang tua maupun anak-anak yang putus sekolah. Terutama ATS dengan track record pernah mendapat trauma bullying.
Konsep among yang ditelurkan Ki Hajar Dewantara juga masih relevan untuk diterapkan. Pengentasan ATS dilakukan dengan konsep asih dan asuh.
ATS bukan liyan, melainkan generasi penerus tidak terpisah dari tubuh dan tanggung jawab pemerintah. Agar tidak menjadi beban moral dan tabungan dosa masa mendatang bagi seorang pemimpin.
Selaras dengan bunyi surat An-Nisa ayat 9, artinya: ‘’Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar’’.
Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga generasi unggul, agar tidak hancur masa depannya. Dengan melibatkan materialisme dan unsur trensendental.
Setelah pintu rumah dan pintu hati masing-masing ATS diketuk, barulah benih harap mereka akan tergerak untuk kembali lagi memasuki gerbang sekolah.
Tidak cukup sampai di sana, Pemkab Bojonegoro harus memastikan lingkungan sekolah bisa menjadi tempat aman dan menyenangkan. Gajah mati meninggalkan gading, pemerintah berganti meninggalkan kebijakan. (*)
