BOJONEGORORAYA – Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Bojonegoro kejar target. Proyeksi rampung 28 Februari 2026. Hingga Senin (23/2/2026) persentase tercatat baru mencapai 55,5 persen.
Menyisakan lima hari. Mengerahkan sebanyak 2.580 petugas verifikasi. Komisi C DPRD Bojonegoro dorong pemutakhiran data segera selesai. Petugas harus ngegas. Verifikasi harus tuntas. Akurat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan, sasaran verifikasi sebanyak 445 ribu kartu keluarga (KK) untuk pemutakhiran DTSEN.
“Yang sudah selesai (pemutakhiran) totalnya 55,5 persen,” katanya kepada Bojonegoro Raya.
Menurut dia, dinsos akan melakukan evaluasi. Serta, memaksimalkan petugas untuk verifikasi dalam sisa waktu tersedia. Hingga kini, belum ada opsi perpanjangan pemutakhiran data.
“Semua tetap dievaluasi dan melihat situasi kondisi,” tutur pria pernah menjabat Camat Kapas tersebut.
Menurut Antok, sapaannya, setelah memverifikasi data , berikutnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengolahnya. Data tersebut menentukan kategori desil sesuai ketetapan pemerintah.
Hingga saat ini, menurut Antok, belum mengetahui data berapa yang mentas dari kemiskinan. Dengan data akurat, penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran. Intervensi program sesuai.
“Semua masuk di BPS. (Data) diolah terlebih dahulu,” tutur mantan Camat Baureno tersebut.
Verifikasi Data Urgen untuk Pengentasan Kemiskinan
Adapun, Pemkab Bojonegoro menugaskan sebanyak 2.580 petugas. Terdiri 430 koordinator desa/kelurahan. Serta, 2.150 petugas teknis lapangan atau pencacah data.
Ketua Komisi C DPRD Supriyanto mendorong agar pemutakhiran data DTSEN selesai tidak melampaui deadline. Dinas sosial dan petugas lapangan harus menuntaskan persentase kekurangan pemutakhiran data.
“Kami mendorong agar pemutakhiran DTSEN selesai tepat waktu,” tutur politikus Golkar tersebut.
Supriyanto mengatakan, verifikasi DTSEN penting untuk perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan berbasis data yang akurat lebih berdampak pada suksesnya program pengentasan kemiskinan.
“Data ini penting sebagai dasar perencanaan program pengentasan kemiskinan,” tutur politikus asal Kecamatan Baureno tersebut. (man/kza)


