Pertanian dan Agroindustri, Masa Depan Bojonegoro Nonmigas

Oleh: A. Shodiqurrosyad
Kader Sinau Bareng Ademos

——————-

MUNGKIN tidak apple to apple membandingkan pertanian di distrik-distrik Vietnam dengan pertanian di Bojonegoro. Namun, perbandingan itu tetap diperlukan. Sebab, untuk perkembangan lebih baik ke depan. Bukan untuk lomba bagus-bagusan. Apalagi merendahkan.

Dan, tentu saja. Harus diakui pertanian di Bojonegoro masih tertinggal ketimbang distrik-distrik di Vietnam sekitar Sungai Mekong tersebut. Secara alam pikiran maupun teknis pelaksanaan, pertanian Bojonegoro berbeda. Belum menggunakan pendekatan sains-teknologi dan lingkungan termutakhir.

Dari segi irigasi pertanian misalnya, Vietnam ditopang Sungai Mekong yang memiliki banyak kanal. Mengutip situs Konsulat Jenderal Indonesia di Vietnam, kanal Sungai Mekong mencapai ratusan. Melintasi Kota Ho Chi Minh dan kota lain dekat Delta Sungai Mekong.

Ratusan kanal Sungai Mekong itu membuat distribusi air lancar merata. Termasuk untuk pertanian. Pun, keberadaan ratusan kanal itu disambut pemerintah Vietnam dengan massifnya pertanian kualitatif, partisipatif, dan produktif. Melibatkan petani, akademisi, serta pengusaha.

Sementara itu, Bojonegoro belum memiliki kanal-kanal serupa di Sungai Mekong itu. Pembuatan satu sudetan Bengawan Solo bernama Solo Valley di Bojonegoro, masih taraf rencana sejak proyek itu mandek pada era kolonialisme Belanda awal abad 20 silam.

Padahal, Solo Valley itu sebetulnya kelewat penting untuk Bojonegoro. Akan sangat berguna dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian di kawasan tengah hingga selatan Bojonegoro. Saya pribadi menilai, proyek Solo Valley yang mangkrak itu mestinya dikerjakan ulang hingga tuntas.

Meloncat ke agroindustri, Bojonegoro sangat tertinggal jauh dengan Distrik Ben Luc, Provinsi Long An atau Distrik Cu Chi, Kota Ho Chi Minh. Kedua distrik tersebut telah berhasil meningkatkan nilai tambah terhadap hasil pertaniannya masing-masing.

Sedangkan di Bojonegoro, berpikir ke sana saja tampaknya belum. Beberapa tahun belakang ini, omon-omon Pemkab Bojonegoro ke arah sana belum tersiar. Riilnya, hingga kini belum ada industri di Bojonegoro yang bergerak pada bidang pemrosesan hasil pertanian daerah setempat.

Ambil contoh salah satu komoditas yakni, pisang. Data BPS Bojonegoro menyebut, produksi pisang di Bojonegoro pada 2023 mencapai 1.174.061 kuintal. Namun, belum ada pabrik pengolahan pisang di Bojonegoro. Hanya UMKM dan UKM saja. Hal serupa terjadi di komoditas lain.

Ihwal komoditas beras, Vietnam tidak mendiamkannya menjadi sekadar beras saja. Melainkan mengolah komoditas itu menjadi mi, beras kertas (rice paper), dan ragam olahan lain. Khusus pengonversian beras menjadi mi itu, saya dan setiap orang Bojonegoro mestinya tertarik.

Bukankan mi berbahan dasar beras itu tampak ganjil? Mungkin, iya bagi kita. Namun, Vietnam tidak. Pasar setempat juga menerima mi dari beras itu. Yang menarik lagi, mi dari beras itu bukan sekadar hasil iseng. Tapi berdasarkan riset pangan dan ekonomi. Mungkin juga geopolitik.

Sebab, begini. Mi umumnya berbahan tepung terigu. Tapi Vietnam tidak surplus tepung terigu. Dikhawatirkan, ketika tepung terigu langka dan harganya mahal, mi dari tepung terigu akan ikut langka. Serta, harganya terkerek mahal pula.

‘’Lebih dikhawatirkan lagi, tepung terigu membuat Vietnam disetir negara lain melalui kebutuhan importasi.’’

Guna menepis kekhawatirkan semacam itu, Vietnam akhirnya membuat mi dari beras–suatu komoditas yang surplus di Vietnam. Ketika tepung terigu mahal, Vietnam tidak perlu pening atau impor tepung terigu dari negara lain untuk mi. Sebab, mi Vietnam tidak butuh tepung terigu lagi.

Di Bojonegoro yang juga sugih beras, beras tetaplah berbentuk beras. Hanya kemudian ditanak menjadi nasi. Entah apa sebabnya. Mungkin, karena permintaan beras domestik sangat tinggi sehingga beras tidak perlu diolah. Mungkin juga, karena memang nihil inovasi untuk beras.

Secara anggaran, Bojonegoro merupakan kabupaten kaya. Pada 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro mencapai Rp 8,2 triliun. Sebuah konsekuensi positif dari daerah kaya minyak dan gas bumi (migas)– penopang seperempat produksi migas nasional.

Suatu waktu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengakui, sekitar 30 persen pendapatan dalam APBD Bojonegoro memang berasal dari migas. Misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan dana-dana lain akibat operasional industri-industri migas di Bojonegoro.

Pj Bupati Bojonegoro asal Palembang, Sumatra Selatan itu menyebut, suntikan migas untuk APBD dimaksud perlu disyukuri sekaligus diwaspadai. Sebab, sewaktu-waktu pendapatan dari migas bisa berkurang hingga lenyap. Seiring tergangsirnya stok migas hingga volatilitas produksi dan harga migas.

Betul apa yang dikatakan Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto tersebut. Pendapatan sektor migas itu tidak boleh diandalkan menerus. Perlu pendapatan dari sektor lain. Yang ideal, menurut saya, tentu saja dari sektor pertanian dan agroindustri.

Lahan hutan di Bojonegoro tercatat seluas 94.397 hektare atau sekitar 40 persen dari luas wilayah Bojonegoro. Kini, sebagian lahan hutan itu ada yang sudah digarap masyarakat sekitarnya untuk pertanian. Sehingga, lahan hutan itu berkontribusi terhadap ekonomi warga. Namun, tidak besar.

Untuk membesarkan kontribusi dimaksud, tentu perlu aksi lebih. Modal material berupa lahan hutan itu sudah dipunyai Bojonegoro. Tinggal menemukan inovasi berlatar sains-teknologi untuk menggarapnya secara tepat dan provitable dalam kerangka agroindustri.

Misalnya, bagaimana jika hutan itu masif ditanami pohon buah-buahan atau palawija secara tumpang sari? Yang mana, buah-buahan atau palawija tersebut nantinya diolah menjadi produk minuman atau makanan tertentu. Ditangani perusahaan daerah atau swasta murni yang juga siap mencari pasar.

Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2025-2030 terpilih yakni Setyo Wahono-Nurul Azizah diharap mampu mengembangkan potensi pertanian serta agroindustri di Bojonegoro tersebut. Dua hal itu modal penting untuk masa depan Bojonegoro nonmigas.

Adapun, dana hasil migas saat ini patut dialokasikan untuk aneka keperluan menyongsong agenda pertanian dan agroindustri sebagai masa depan depan Bojonegoro itu. Terutama, untuk pengembangan dan penerapan sains-teknologi, pembangunan infrastruktur, hingga pembentukan jaringan pasar. (*/sab/kza)