Rumah Dinas Bupati Bojonegoro Jadi Tempat Ngopi Para Camat, Bahas Pelayanan Masyarakat

Ngopi Camat - Bojonegoro Raya
SANTAI: Para camat se-Bojonegoro saat ngopi di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Senin (10/3/2025) malam. (Foto: Pemkab Bojonegoro)

BOJONEGORORAYA – Rumah Dinas Bupati Bojonegoro Setyo Wahono jadi tempat ngopi bagi 28 camat se-Bojonegoro pada Senin (10/3/2025) malam. Mereka semua duduk ngelempoh di ruang tamu.

Namun, itu bukan ngopi biasa–yang suasananya bisa disetel begejekan sambil ngomong ngalor-ngidul. Ngopi dalam konteks itu merupakan akronim dari Ngobrol Bareng Bupati.

Kendati demikian, 28 camat se-Bojonegoro itu tetap bisa nyeruput kopi dengan suasana santai dan gayeng dalam agenda tersebut. Sebab, agenda itu di-setting hangat. Tidak tegang sama sekali.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah jadi pembicara utama dalam agenda itu. Keduanya memberikan pesan-pesan adem untuk para camat.

Salah satu pesan Wahono yakni meminta para camat sering menggelar atau ikut diskusi dengan para stake holder terkait. Utamanya, dengan masyarakat di kecamatan yang dipimpin.

Diskusi-diskusi dimaksud, kata Wahono, bisa memunculkan masukan yang berguna bagi camat dalam melayani masyarakat. Bahkan, berguna dalam mengambil sikap atas permasalahan di sekitar.

Bupati Bojonegoro asal Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro itu juga mengemukakan, diskusi-diskusi digelar atau diikuti camat itu bisa jadi preseden baik Pemkab Bojonegoro.

Sebab, dengan diskusi-diskusi itu, sosok camat hingga institusi Pemkab Bojonegoro jadi kentara. Masyarakat pun merasa diperhatikan oleh camat atau diperhatikan oleh Pemkab Bojonegoro.

“Kita harus menjadi bukti bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakat,” tutur Wahono kepada para camat.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh @humaskabbojonegoro


Sementara itu, Wabup Bojonegoro Nurul Azizah berpesan agar para camat teliti dalam memanfaatkan APBD untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai sembarangan atau asal-asalan.

“Data sebagai basis pelayanan masyarakat juga harus selalu divalidkan,” tutur Wabup Bojonegoro asal Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro itu.

Baca Juga :  Khofifah: SMAN 2 Taruna Pamong Praja Bojonegoro Quick Wins Pendidikan di Jatim

Sebab, kata dia, validasi data sangatlah krusial bagi birokrasi. Jika salah data, pelayanan kepada masyarakat bisa salah pula. Hal itu amat perlu diantisipasi atau tidak boleh terjadi.

“Mari, kita samakan persepsi untuk menjawab keresahan masyarakat secara benar, tepat, dan sesuai,” imbuhnya.(sab/kza)

error: Content is protected !!