Yusab Alfa Ziqin
BOJONEGORORAYA – Munculnya Desa Margomulyo, Kecamatan Balen sebagai desa inklusi, membuat Asisten Daerah III Sekretariat Daerah (Setda) Bojonegoro Machmudin terkesima.
Dalam sambutan Launching Desa Margomulyo sebagai Desa Inklusi di Koperasi Merah Putih Desa Margomulyo, Kamis (29/10/2026) pagi, dia terang menyampaikan apresiasi.
Machmudin bahkan menyebut, Desa Margomulyo contoh bagi desa-desa lain. Tahun depan, seluruh desa di Kecamatan Balen harus menjadi desa inklusi sebagaimana Desa Margomulyo.
‘’Tahun berikutnya, seluruh desa di Bojonegoro harus menjadi desa inklusi,’’ targetnya, Kamis (29/10/2026) pagi itu.
Kontan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro harus lebih berperan.
‘’Ini tantangan untuk DPMD dan DP3AKB,’’ tutur asisten daerah bidang administrasi umum itu.
Machmudin mengemukakan, inklusivitas di desa penting dan wajib direalisasikan. Sebab, desa merupakan birokrasi dan lingkungan terdekat warga. Inklusivitas harus lebih nyata.
‘’Di desa, seluruh warga harus punya hak dan akses yang sama,’’ tegasnya.
Untuk mengikat keseriusan mengenai pembentukan desa inklusi, lanjut Machmudin, pihaknya akan memasang target di Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
‘’Desa inklusi akan menjadi target dalam SAKIP 2027,’’ tandas alumnus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) itu.
Machmudin mengemukakan, pembentukan desa inklusi senapas dengan upaya Pemkab Bojonegoro meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pengarusutamaan gender.
‘’Desa inklusi sejalan dengan tema kita. Sejalan dengan prioritas pembangunan Bojonegoro,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPMD Bojonegoro Masirin mengatakan, inklusivitas di desa memang wajib. Itu salah satu mandat Undang-Undang tentang Desa.
Namun, Masirin mengerti, belum semua pemerintah desa (pemdes) merealisasikan mandat itu secara paripurna. Terlebih, saat ini fiskal pemdes mengalami dinamika.
‘’Saat ini DD (dana desa, red) sedang turun (menyusut, red). Pemdes mengalami transisi keuangan,’’ ujarnya.
Sedang, membentuk inklusivitas di desa butuh anggaran. Misalnya, untuk menyesuaikan seluruh infrastruktur atau fasilitas desa supaya lebih ramah penyandang disabilitas.
‘’Namun, jika hanya menyediakan jalan bagi tunanetra atau kursi roda di kantor desa, insyaallah DD masih bisa,’’ optimistisnya.
Mantan Sekretaris Satpol PP Bojonegoro ini memastikan, DPMD Bojonegoro siap mendorong dan membantu pemdes membentuk desa inklusi sebagaimana ditargetkan.
Lebih dari itu, Masirin menilai, inklusivitas di desa sesungguhnya bukan urusan fisik semata. Nonfisik seperti mindset dan kebiasaan atau budaya, juga sangat penting.
‘’Desa bukan diukur dari megahnya bangunan. Tapi bagaimana desa memberi layanan dan kenyamanan untuk seluruh warga,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Bojonegoro Ahmad Hernowo mengatakan, pihaknya menyambut baik target pembentukan desa inklusi untuk seluruh desa di Bojonegoro.
Hernowo sapaannya mengutarakan, DP3AKB Bojonegoro sudah akrab dengan inklusivitas. Selalu bertemu dengan inklusivitas itu. Terutama, ketika menangani P3A.
‘’Dengan sinergi dan kolaborasi, kami optimistis bisa berkontribusi memenuhi target pembentukan desa inklusi,’’ terangnya.
Camat Balen Ahmad Syoleh Fatoni menyampaikan hal senada. Dia optimistis bisa memenuhi target desa inklusi di Kecamatan Balen, melalui kerja-kerja sinergi dan kolaborasi.
‘’Hanya soal anggaran yang menjadi kendala dalam waktu dekat ini. Harus kami alokasikan atau kami carikan lebih dulu,’’ imbuhnya.
Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro itu menengarai, sejumlah opsi sumber anggaran ialah dana corporate social responsibility, filantropi, dan kemitraan.
‘’Sambil berjalan, kami akan berupaya memenuhi target yang diamanahkan,’’ pungkas Camat Balen belum genap dua bulan ini.
Sebagaimana diketahui, Desa Margomulyo tumbuh menjadi desa inklusi tidak dibiayai DD murni. Melainkan, turut mendapat bantuan atau pendampingan dari Program Inklusi.
Program itu buah kemitraan Pemerintah Australia—Indonesia. Di Bojonegoro, mitra pelaksananya ialah Pengurus Daerah Aisyiyah Bojonegoro. (sab/kza)
